SKK Migas Ajak Daerah Penghasil Minyak dan Gas Tingkatkan Iklim Investasi

Strategi SKK Migas Tingkatkan Produksi Migas Jangka Panjang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menggaungkan transisi energi. Sekretaris SKK Migas Taslim Z. Yunus mengatakan bahwa proses transisi energi dari berbasis fosil ke energi yang lebih bersih membutuh ketersediaan kecukupan energi minyak dan gas (migas).

Melonjaknya harga minyak dan gas dunia menyebabkan beban keuangan negara dengan tingginya beban subsidi energi. Indonesia memiliki 128 cekungan migas, yang sudah berproduksi sebanyak 20 cekungan dan sisanya menjadi tantangan bagaimana dapat diproduksi sehingga dapat menjadi penopang ketahan energi nasional

Potensi migas nasional lebih didominasi oleh gas, sehingga menjadi tantangan bersama bagaimana agar gas dapat dimanfaatkan dengan baik, menggantikan peran minyak, sehingga produksi gas di Indonesia yang surplus dapat menkompensasi kekurangan minyak yang saat ini sebagaian masih impor.

Menurut Taslim, industri migas saat ini bersaing dengan energi terbarukan, beberapa negara di Eropa sudah menghentikan pembiayaan energi fosil.

"Seiring dengan komitmen Indonesia menuju nett zero emission sampai 2060, maka gas menjadi salah satu alternatif dalam mengisi energi transisi, sampai sumber energi bersih siap memenuhi kebutuhan energi nasional”, kata dia dalam kegiatan focus group discussion (FGD) media gathering SKK Migas, Senin (3/10/2022).

Taslim menyampaikan bahwa posisi Indonesia saat ini masih dirasa kurang menarik bagi investor dibandingkan negara lain. Melalui Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), SKK Migas mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, untuk mendukung target pencapaian peningkatan produksi migas nasional di tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCFD.

Terkait upaya peningkatan produksi migas nasonal, Taslim menyampaikan bawah SKK Migas terus berupaya memaksimalkan aset yang sudah ada menjadi produksi, mempercepat EOR, mengakselerasi temuan yang ada menjadi produksi dan melakukan eksplorasi yang masif. Untuk mewujudkannya maka membutuhkan dukungan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemerintah Daerah penghasil migas.

PT Pertamina Hulu Energi OffShore North West Java (PHE ONWJ), kontraktor di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas, melakukan upacara 17 Agustus dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 73.

2 dari 3 halaman

Sila ke Lima Pancasila

SKK Migas-KKKS Gelorakan Industri Hulu Migas Saat Pandemi Covid-19 — Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yaitu Satuan Kerja Khuhsus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi (SKK Migas) (Dok. SKK Migas Sumbagsel / Nefri Inge)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yangjuga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, menyampaikan, bahwa APDMET memiliki aspirasi agar pengelolaan migas diamalkan sesuai dengan sila ke lima Pancasila, yaitu agar ada kesejahteraan bagi daerah.

Ridwan Kamil menambahkan bahwa saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Pertamina agar sumur-sumur yang sudah ditinggalkan di Jawa Barat dapat dikelola oleh daerah dengan formula ekonomi.

Lebih lanjut Ridwan Kamil menyampaikan bahwa APDMET terus memperjuangkan participating interest 10 persen sebagai bagian dari upaya memberikan mensyejahterakan daerah. Terkait dengan energi, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa ada 3 prinsip yang terus diperjuangkan yaitu murah, bersih dan berkelanjutan.

3 dari 3 halaman

Sumber EBT Terbesar di Dunia

Ridwan Kamil menambahkan bahwa bagaimaan melatih ketergantungan dari minyak ke gas yang jumlahnya banyak tetapi belum termanfaatkan dengan optimal, kemudian dilanjutkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang patut disyukuri bersama bahwa Indonesia memiliki sumber EBT terbesar di dunia.

“SKK Migas punya tanggung jawab, bagaimana agar potensi gas yang besar tersebut dapat ditindaklanjuti dnegan transisi konversi gas bisa dimaksimalkan sebelum berada sebagai negara yang sepenuhnya menerapkan penggunaan EBT. Sehingga upaya mendorong penggunaan EBT juga harus sejalan dengan penggunaan energi gas yang lebih besar untuk mengurangi penggunaan minyak”, kata RK.

Menutup paparannya, Ridwan Kamil menyampaikan menunggu rekomendasi dari FGD yang diselenggarakan ini, agar apa yang dibahas dan dihasilkan dapat disosialisasikan dengan pemerintah daerah penghasil migas, sebagai upaya bersama meningkatkan iklim investasi hulu migas di Indonesia untuk mendukung proses transisi energi ke EBT dimasa mendatang.