Sejak Harga BBM Naik, Nelayan Beli Solar Rp 8.000 per Liter

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Solar menjadi Rp 6.800 per liter, kemudian Pertalite Rp 10.000 per liter. Namun, biaya yang dikeluarkan kelompok nelayan ternyata lebih mahal.

Ketua Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyampaikan nelayan mengeluarkan biaya lebih mahal sekitar Rp 1.000-2.000 per liter dari yang ditetapkan. Padahal, nelayan bergantung pada harga BBM Solar dan Pertalite.

"Pasca pengumuman kenaikan BBM kemarin, laporan beberapa daerah KNTI saat ini nelayan kecil membeli solar sekitar Rp 8.000 dan Pertalite Rp12.000," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (5/9/2022).

Menurut survei yang dilakukan KNTI, 70 persen nelayan kecil menggunakan bahan bakar solar. 30 persen sisanya menggunakan Premium atau Pertalite.

"Sekitar 82 persen nelayan kecil sejak lama tidak bisa mengakses BBM subsidi. Mereka membeli BBM dg harga yang lebih tinggi di eceran," ungkapnya.

Ia menerangkan, ada sejumlah sampak bagi dunia usaha perikanan. Diantaranya, biaya operasional melaut nelayan akan meningkat, kemudian suplier/pedagang ikan akan mengalami kenaikan biaya operasional terutama transportasi. Serta, unit pengolah (eksportir) juga akan mengalami kenaikan biaya operasional.

"Jika BBM naik, inflasi akan tergerek tinggi. Yang berarti nelayan kecil khususnya harus membeli BBM lebih mahal, membeli sembako, kopi, kebutuhan pangan lainnya lebih mahal, dan potensi ketimpangan ekonomi meningkat," kata dia.

"Tapi sulit membayangkan harga ikan yang mereka jual ke pasar, tengkulak, atau pabrik, juga akan naik. Mengapa begitu? Karena nelayan (kecil) bukan penentu harga (price maker) alias tidak punya daya tawar dalam menentukan harga ikan," bebernya.

Protes dan aksi unjuk rasa digelar kelompok mahasiswa di Banjar Jawa Barat terkait kenaikan harga BBM subsidi. Aksi demonstrasi ini diwarnai aksi saling dorong dengan polisi.

2 dari 4 halaman

Tetap Dipertahankan

20160113-Dampak Kebijakan BBM, Ratusan Perahu Nelayan Antre di Muara Angke — Ratusan perahu nelayan tampak bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa, (13/01). Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar membuat ribuan nelayan tidak melaut. (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Lebih lanjut, Dani meminta subsidi kepada nelayan masih tetap dipertahankan. Artinya, besarannya masih terjangkau dan bisa diakses nelayan.

"Namun perbaiki mekanisme distribusinya dan cukupi kuotanya. Karena sebelum naik pun, nelayan tidak bisa akses BBM subsidi dan kuotanya sering tidak cukup. Pemerintah harus menyadari hal ini," ungkapnya.

Di sisi lain, mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM diminta untuk segera rampung. Kemudian, bisa dipastikan seluruh nelayan mendaparkan BLT tersebut.

"Jika diperlukan, anggarannya ditambah dari alokasi pusat. Tentu BLT ini sifatnya sementara dan sebagai bantalan. Tapi dampak kenaikan BBM akan terus berlanjut di bawah," tukasnya.

3 dari 4 halaman

Erick Thohir dan Menteri Teten Luncurkan Program Solar untuk Koperasi Nelayan

Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki bergerak cepat untuk merespons kebutuhan BBM bagi nelayan. Kedua instansi bersama Pertamina meluncurkan Program Solar untuk Koperasi Nelayan.

Erick mengatakan program ini bentuk langkah cepat pemerintah mencari solusi di tengah kebijakan pengurangan subsidi BBM bagi kalangan mampu. Dengan program bertajuk Solar untuk Koperasi Nelayan ini maka diharapkan setiap nelayan mendapatkan harga BBM yang terjangkau.

"Kita akan meluncurkan program solusi nelayan di mana program ini adalah Program Solar untuk Koperasi Nelayan. Kita akan coba di tujuh titik sebagai pilot project dalam tiga bulan ke depan," ujar Erick dalam keterangan pers, di Kementerian BUMN, Jakarta (5/9/2022).

Program Solar untuk Koperasi Nelayan akan memberikan BBM secara lebih terjangkau dan tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkan. Sebab koperasi nelayan memiliki data nelayan per nama dan alamat. Dengan kebijakan itu, maka solar bersubsidi bisa lebih tepat sasaran.

Menurut Erick, program di tujuh lokasi ini adalah pilot project. Jika sukses selama tiga bulan, maka program ini akan menjadi kebijakan nasional di seluruh nusantara. Erick menegaskan bahwa program ini sesuai dengan semangat dan amanah Presiden Jokowi agar pemerintah hadir memberi solusi di tengah kebutuhan masyarakat.

"Kita mulai secara bertahap untuk membantu nelayan yang membutuhkan. Kita buktikan pemerintah hadir, pemerintah memberikan solusi untuk nelayan," ujar Erick.

Dia mengatakan akan bekerja keras untuk memastikan program yang diberi nama SOLUSI (Solar Untuk Koperasi) Nelayan berjalan baik.

4 dari 4 halaman

Dampak Langsung

FOTO: Pertamina - DPR Bahas Ketahanan BBM hingga Persiapan Mudik Lebaran — Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (tengah) rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Rapat membahas ketahanan BBM, kinerja Pertamina hulu, persiapan kilang menghadapi Lebaran, dan progres Grass Root Refinery (GRR) Tuban. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan program ini akan memberi dampak langsung pada kesejahteraan nelayan. Dengan solusi solar untuk koperasi nelayan ini, kata Teten, akan memperbaiki akses nelayan untuk mendapatkan kemudahan solar.

"Sehingga nanti kenaikan solar tidak terlalu berdampak karena rantai pasoknya akan diperbaiki," ujar Teten.

Dirut Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan bahwa tujuh lokasi yang akan menjadi pilot project Program Solar untuk Koperasi Nelayan. Diantaranya Lhoknga (Aceh), Deli Serdang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan Lombok Timur. Rencananya, awal Desember nanti akan berlangsung di seluruh Indonesia.

"Pertamina menyambut baik program ini karena akan memudahkan pertamina dalam menyalurkan BBM bersubsidi untuk nelayan karena melalui koperasi ini yang anggotanya by name by addres bisa dipastikan ini akan langsung ke para nelayan," ujar Nicke.