Selain Harga BBM, Menteri Jokowi Kumpul di Kantor Menko Airlangga untuk Bahas Tambahan Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah saat ini tengah menggodok rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan bantalan berupa bantuan sosial jika untuk mereka yang terdampak jika harga BBM naik.

Skema pemberian bantuan sosial akan dibahas pada sore ini di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah akan meneruskan skema opsi seperti program bansos bantuan presiden usaha mikro (BPUM) dari berbagai lembaga kajian.

"Program itu sangat tepat dan cukup menjadi bantalan untuk menyelamatkan ekonomi, terutama untuk usaha mikro," ujar Teten, Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Lebih lanjut, dia menyampaikan para menteri menyiapkan program-program perlindungan sosial untuk mendukung para usaha mikro yang akan terdampak oleh meningkatnya harga-harga pangan apabila terjadi kenaikan BBM.

Belum lama ini, Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede menjelaskan, mengatakan hal yang sama. Salah satu kebijakan yang dibahas pemerintah adalah penambahan bantalan sosial untuk masyarakat kelas bawah.

Menurutnya jika pemerintah tidak menambah subsidi BBM, maka bantalan sosial akan ditambah. Sebaliknya jika subsidi BBM ditambah maka tidak ada tambahan untuk bantalan sosial.

"Kalau ada bansos, masa subsidi ditambah, pilih salah satu," kata dia.

Terkait sumber anggarannya, Raden mengatakan pemerintah masih punya anggaran yang cukup. "Ya diatur-atur, kalau subsidi bisa dihemat berarti bantalan sosial bisa ditambah" imbuhnya.

Namun dia memastikan tidak akan ada relokasi anggaran sektor atau program lain. "Menurut saya enggak (pemangkasan anggaran lain)," kata dia. 

Raden mengatakan semua pilihan kebijakan saat ini masih dalam pembahasan. Hasil rapat ini nantinya akan dibawa ke meja presiden untuk diambil keputusan. 

"Tentu nanti Presiden akan pilih dampak yang terbaik," kata dia. 

Dia menegaskan semua pilihan kebijakan dibuat agar masyarakat kelas terbawah mengalami dampak yang minimal. "Jelas keputusan ini diambil untuk kelompok masyarakat yang terbawah," pungkasnya.