Sukses

Polri Tindak 49 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi, Pertamina Beri Apresiasi

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga, mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan penindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini menjadi sangat penting karena dalam BBM bersubsidi ini terdapat anggaran negara.

“Anggaran subsidi di tahun 2022 mencapai lebih dari 500 triliun, ada uang negara dan hak masyarakat yang berhak menikmati BBM dengan harga terjangkau pada BBM subsidi yang kami salurkan,” kata Alfian dalam keterangan tertulis, Senin (15/8/2022).

Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini terjadi secara nasional. Hingga awal Agustus ini, tercatat setidaknya ada 49 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi sepanjang 2022 yang telah dilakukan penindakan oleh kepolisian.

“Pertamina Patra Niaga sangat mengapresiasi dan mendukung langkah Polri untuk melanjutkan pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan menindak oknum yang melakukan tindakan tersebut. Langkah ini adalah wujud Polri dalam mendukung dan melindungi hak masyarakat rentan yang seharusnya dapat menikmati BBM subsidi,” kata Alfian.

Menurut keterangan Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, hingga Mei 2022 saja, setidaknya volume penyalahgunaan BBM subsidi sudah mencapai 257.455 liter. Dari total volume yang diduga diselewengkan tersebut, sebanyak 231.455 liter terbukti merupakan volume yang memenuhi unsur pidana.

Dari banyaknya kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, paling banyak modusnya adalah melakukan penimbunan dan penyelundupan BBM subsidi, pembelian BBM subsidi dengan jeriken tanpa izin untuk dijual kembali, dan penjualan BBM bersubsidi untuk pelaku industri.

“Masih terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi mendorong Pertamina Patra Niaga untuk terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, ini tidak dapat dilakukan sendirian. Selain regulasi, pengawasan bersama adalah cara yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kembali penyalahgunaan agar BBM subsidi ini disalurkan dengan tepat sasaran,” pungkas Alfian.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Kuota BBM Subsidi Habis di Oktober 2022

Sebelumnya, Badan Pengendalian Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengingatkan kepada pemerintah akan kuota BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Menurut perkiraannya, dengan rasio penyaluran Pertalite dan Solar yang sudah melebihi 50 persen, kuota BBM subsidi akan habis pada bulan Oktober atau November 2022.

"Seperti yang kita sampaikan di berbagai tempat, Oktober atau November bisa sudah tidak ada lagi Pertalite dan Solar. Kecuali ada kebijakan untuk menambah kuota (BBM subsidi)," kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk Untung Rugi Subsidi BBM, Jakarta, Sabtu (6/8/2022).

Saleh mencatat, volume penyaluran BBM subsidi jenis Solar mencapai 8,3 juta kilo liter (KL) hingga Juni 2022. Sementara kuota solar subsidi dipatok sebesar 14,9 juta KL.

Adapun, realisasi penyaluran pertalite sudah menembus 14,2 juta KL. Padahal, kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 23 juta KL.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang tengah disusun bisa segera diselesaikan. Sehingga, BPH Migas dapat bekerja lebih maksimal dalam mengatur distribusi BBM subsidi tersebut.

"Jadi, memang kami berharap supaya aturan (pembatasan) Pertalite bisa kami dapatkan (segera). Sehingga, bisa action untuk mengatur konsumsi," tutupnya.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Jangan Cabut Subsidi BBM

Para pengusaha berharap Pemerintah terus melanjutkan insentif-insentif hingga tahun depan. Termasuk tidak mencabut subsidi BBM, sebab daya beli masyarakat masih tertekan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita, dalam MYEO Day 2: Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahan Geopolitik Pascapandemi, Rabu (3/8/2022).

Dia menjelaskan, meskipun perekonomian Indonesia lebih baik dibanding negara lain. Namun masih muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang dihadapi oleh masyarakat termasuk pengusaha.

“Sekalipun kita tuh punya optimis yang luar biasa tentu kita sementara ini pengusaha mempunyai suatu hati-hati. Kenapa kehati-hatian yakini masih ada resiko eksternal yang tidak terkendali misalkan perang dan wabah penyakit yang up and down, meskipun kita sudah menganggap apndemi menjadi endemic,” kata Suryadi.

 

4 dari 4 halaman

Konsumsi Masyarakat

Sebagian negara masih ketat dalam menangani pandemi covid-19. Begitupun dengan geopolitik perang Rusia dan Ukraina yang tidak bisa diprediksi kapan selesainya. Bahkan, ada informasi terbaru bahwa Taiwan dan China sedang mengalami gesekan.

“Kekhawatiran ini pun bukannya gak ada, tapi ada,” imbuhnya.

Sebab hal itu berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sensitif yang berpengaruh ke tingkat konsumsi masyarakat, seperti subsidi BBM akan dicabut, Bantuan sosial, upah ketenagakerjaan, dan sebagainya.

“Ini juga merupakan suatu kekhawatiran-kekhawatiran, kalau tidak disubsidi yang efeknya kena terhadap UMKM. Tapi kalau disubsidi bagaimana kita punya fiskal kita apakah kita cukup?,” ujarnya.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS