Sukses

Sekarang Urus Sertifikat Tanah Bisa di Weekend

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meresmikan Program Loket Prioritas Pelayanan Pertahanan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meresmikan Program Loket Prioritas Pelayanan Pertahanan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Program  ini hadir guna meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Dengan adanya PELATARAN ini,  pemilik tanah bisa mengajukan pelayanan pertahanan atau sertifikat tanah secara langsung tanpa melalui kuasa. Sesuai namanya, layanan ini buka di weekend atau akhir pekan sehingga masyarakat yang bekerja di hari kerja bisa memanfaatkan.

"Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat meluncurkan loket Prioritas Pelayanan Pertahanan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN)," ujar Hadi Tjahjanto, di Hotel Ritzh Calton, Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Dia menjelaskan program PELATARAN dijalankan pada hari Sabtu dan Minggu khususnya bagi Kantor Pertanahan (Kantah) yang memiliki kriteria tanah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Kantah dengan rata-rata jumlah layanan di atas 2.000 berkas per bulan.

"Total Kantah yang akan membuka pelayanan akhir pekan berjumlah 107 Kantah," terang Hadi.

Dalam kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto juga meluncurkan hotline bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan pada nomor Whatsapp 0811-1068-0000.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Hadi Tjahjanto: Pegawai BPN Jangan Masuk Angin, Jadi Mafia Tanah Saya Pecat!

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tak segan-segan akan mencopot anak buahnya yang terbukti melakukan pelanggaran.

Diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga terkait dari sindikat mafia tanah. Pejabat inisial PS ditangkap di Depok, pada Selasa (12/7) malam.

"Saya memerintahkan Irjen di ATR/BPN saya perintahkan untuk mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkungan ATR/BPN. Apabila terjadi pelanggaran saya tidak akan segan-segan mencopot, proses hukum dan pecat," kata Hadi kepada wartawan, Senin (18/7).

"Saya harapkan tidak ada lagi masuk angin. Tingkatkan pelayanan, tetap semangat, tidak perlu ragu atau takut sesuai ketentuan," sambungnya.

Eks Panglima TNI ini ingin agar anak buahnya dapat bekerja dengan baik dan profesional serta ikhlas. Tak hanya itu, Hadi juga ingin agar segala tugas yang dijalaninnya itu sebagai ladang ibadah.

"Yakinkan bahwa saya juga akan melindungi dan membela jajaran saya jika mereka telah melakukan sesuatu sesuai ketentuan," ujarnya.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Pegawai BPN Jadi Mafia Tanah

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga terkait dari sindikat mafia tanah. Pejabat inisial PS ditangkap di Depok, pada Selasa (12/7) malam.

"Benar, Saudara PS yang merupakan salah satu pejabat di BPN kota Jakarta telah kami tangkap di Depok. Rencananya masih ada lagi tersangka lainnya yang notabene juga merupakan Pejabat BPN, yang akan segera kami lakukan penangkapan kembali," kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi

Hengki mengungkapkan, perkara ini sangat menarik dan sangat memperihatinkan. Karena, modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini tergolong baru dan belum pernah terungkap sebelumnya di daerah manapun. Bahkan disinyalir telah menimbulkan banyak korban.

"Diperoleh informasi bahwa sudah hampir 1 bulan ini, penyidik Subdit Harda bekerja keras dalam mengungkap perkara yang disinyalir melibatkan banyak pegawai BPN sebagai pelakunya disamping ada juga Pegawai ASN dari instansi lainnya yang terlibat. Bahkan berperan sebagai aktor intelektual yang bekerja sama dengan funder (pendana)," sambungnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.