Sukses

Sanur Bakal Punya KEK Kesehatan, Erick Thohir Siap Gerakkan BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik respons para menteri soal pembangunan kawasan ekonomi khusus di Sanur, Bali.

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik respons para menteri soal pembangunan kawasan ekonomi khusus di Sanur, Bali. Diketahui, nantinya itu akan jadi kawasan ekonomi kesehatan dengan investasi sekitar Rp 10 triliun.

Menteri Erick mengisahkan usulannya kepada jajaran menteri, termasuk Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menginisiasi konsep yang dibuat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Alhamdulillah, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sanur, Bali disetujui seluruh pemangku kebijakan," tulisnya melalui akun Instagram @erickthohir, dikutip Minggu (24/7/2022).

Ia mengawali presentasi dihadapan jajaran menteri. Erick sebelumnya berulang kali menyampaikan niatannya membawa pariwisata sektor kesehatan.

Salah satunya dengan pengembangan rumah sakit dan pendukungnya di kawasan Sanur, Bali.

"Saya dan Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan presentasi dalam pertemuan yang dipimpin Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto, yang dihadiri Gubernur Bali, Pak I Wayan Koster. Hadir juga secara virtual Menaker, Bu Ida Fauziyah," terang dia.

Erick berharap, kolaborasinya dalam membangun KEK kesehatan ini bisa memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

"Semoga kolaborasi ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia," tukasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Disetujui

Dalam pengembangan KEK Kesehatan, Pemerintah sedang bersiap untuk membangun KEK Sanur yang berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai KEK Kesehatan pertama di Indonesia.

KEK Sanur juga akan menjadi jawaban atas tantangan saat ini, dimana banyak penduduk Indonesia lebih memilih untuk mendapatkan perawatan medis ke luar negeri karena keterbatasan fasilitas kesehatan di Indonesia.

Usulan pembangunan KEK Sanur telah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional KEK yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada sidang Dewan Nasional KEK, Jumat (22/7/2022) lalu.

Selanjutnya Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan KEK tersebut melalui Peraturan Pemerintah karena telah memenuhi persyaratan keberhasilan pengembangan KEK.

“Dengan ini, Dewan Nasional KEK menyetujui usulan KEK Sanur dan akan segera memfinalisasi Peraturan Pemerintah terkait dengan KEK Sanur,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/7/2022).

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Peningkatan Ekonomi

Dengan disetujuinya usulan KEK Sanur diharapkan akan terjadi penghematan devisa dan peningkatan ekonomi negara sekaligus peningkatan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia melalui transfer knowledge.

Selain itu, dengan adanya pembangunan KEK Sanur diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja dan menghadirkan investasi baru. Di tahun 2030, diharapkan sekitar 4 persen hingga 8 persen penduduk Indonesia yang sebelumnya berobat ke luar negeri menjadi berobat ke KEK Sanur dengan total pasien berada dalam kisaran 123 ribu sampai dengan 240 ribu orang.

Diharapkan hingga tahun 2045, total penghematan devisa yang dihasilkan mencapai Rp 86 Triliun, dan total penambahan devisa pada periode yang sama mencapai Rp19,6 triliun.

 

4 dari 4 halaman

Investasi

KEK Sanur dirancang untuk menjadi KEK Kesehatan dan Pariwisata dengan rencana bisnis fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik, akomodasi hotel dan MICE, etnomedicinal botanic garden, serta commercial center.

Total lahan yang diusulkan yakni seluas 41,26 ha dengan nilai investasi sebesar Rp10,2 triliun dan target serapan tenaga kerja sebanyak 43.647 orang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Gubernur Bali, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta jajaran pejabat dari Kementerian/Lembaga Anggota Dewan Nasional KEK.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.