Sukses

Bertemu Menkeu Korea, Sri Mulyani Bahas K-Pop hingga Peluang Investasi Hijau

Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Korea Choo Kyung-ho mengapresiasi kepemimpinan Indonesia sebagai Presidensi G20 karena mampu menjaga keutuhan G20 di tengah tensi politik yang belum mereda.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Deputi Perdana Menteri Republik Korea Choo Kyung-ho. Keduanya membahas peluang investasi hijau hingga kultur kedua negara termasuk K-Pop.

Pertemuan ini dilakukan pasca rampungnya pertemuan ketiga tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Bali.

Ini merupakan pertemuan pertama kedua pihak, setelah Choo dilantik sebagai Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Korea pada 11 Mei 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Choo mengapresiasi kepemimpinan Indonesia sebagai Presidensi G20 karena mampu menjaga keutuhan G20 di tengah tensi politik yang belum mereda. Choo juga mengapresiasi Presidensi Indonesia yang mampu meraih pencapaian-pencapaian dari agenda Finance Track. Salah satunya adalah pendirian Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF).

"berbagai risiko global yang menghantui dunia sebaiknya tidak diperburuk dengan tren proteksionisme dari beberapa negara," kata Choo mengutip keterangan resmi, Minggu (17/7/2022).

Menkeu Sri Mulyani berterima kasih terhadap dukungan Korea terhadap Presidensi Indonesia. Ia juga memberikan ucapan selamat kepada pemerintahan baru Korea, dan meyakini bahwa hal ini dapat membuka banyak kesempatan bagi kerja sama bilateral yang lebih kuat.

“Tidak hanya business to business, Indonesia dan Korea juga memiliki hubungan people-to-people yang erat. Salah satunya melalui budaya K-pop yang sangat digemari di Indonesia, sehingga Korea memiliki citra yang baik di mata penduduk Indonesia,” katanya.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 5 halaman

Minat Investasi

Choo lalu menyatakan bahwa banyak pebisnis Korea yang tertarik untuk berkolaborasi di bidang otomotif, industri baja, dan industri kimia.

Menkeu menyambut baik minat Korea Selatan tersebut. Ia menambahkan rencana transformasi bidang energi dan manufaktur yang lebih bersih (green energy and green industry) akan memperlebar peluang kolaborasi di bidang tersebut.

“Potensi kerja sama ekonomi masih terbuka lebar, misalnya saat ini Indonesia sedang melakukan transformasi green energy yang juga memberikan kesempatan besar bagi perusahaan Korea Selatan – khususnya di sektor manufaktur seperti industri mobil listrik”, urai Menkeu.

 

3 dari 5 halaman

G20 Sepakat Hapus Subsidi Energi Fosil

Anggota G20 sepakat akan menghapus alokasi subsidi energi yang dinilai tak efektif secara bertahap. Langkah ini diambil untuk mendukung upaya transisi energi sebagai tujuan mayoritas negara di dunia.

Hal ini menjadi salah satu kesepakatan dana pertemuan ketiga tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di Bali. Ini juga merespons upaya percepatan target transisi energi fosil ke energi baru terbarukan.

“Komitmen kami untuk mengatasi tantangan global yang mendesak seperti perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati, tetap penting untuk mencapai ekonomi dan masyarakat yang lebih hijau, lebih sejahtera, dan inklusif,” seperti dikutip dari dokumen kesepakatan G20 3rd FMCBG, Minggu (17/7/2022).

G20 sepakat mengatur kebijakan yang komprehensif dalam rangka memperkuat upaya global untuk mencapai tujuan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Perjanjian Paris. Ini juga sejalan dengan komitmen yang sebelumnya diteken di COP26 beberapa waktu lalu.

G20 menegaskan kembali bahwa bauran kebijakan yang dijalankan menuju netralitas karbon dan energi bersih harus mencakup berbagai mekanisme. Diantaranya mekanisme fiskal, pasar dan peraturan, termasuk jika sesuai, penggunaan mekanisme dan insentif penetapan harga karbon.

“dan menghapus secara bertahap dan merasionalisasi, dalam jangka menengah, subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi yang boros dan berkomitmen untuk tujuan ini, sambil menyediakan dukungan yang ditargetkan kepada yang termiskin dan paling rentan, dan sesuai dengan keadaan nasional,” tulis lembar kesepakatan tersebut.

Negara anggota juga menegaskan kembali komitmen yang dibuat oleh negara-negara maju, untuk tujuan memobilisasi pendanaan iklim bersama sebesar USD 100 miliar per tahun pada tahun 2020 dan setiap tahun hingga tahun 2025. Dana ini untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, dalam konteks aksi mitigasi dan transparansi yang berarti.

“Pada implementasi, dan kami menekankan pentingnya memenuhi tujuan tersebut sesegera mungkin,” tulisnya.

 

4 dari 5 halaman

Keuangan Berkelanjutan

Sejalan dengan semangat transisi energi, G20 turut menyoroti proses transisi energi yang adil dan bisa terjangkau. Termasuk dalam sektor pendanaan yang perlu menggaet sejumlah lembaga internasional hingga sektor swasta.

G20 memuji kemajuan yang dibuat untuk mengatasi Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20, yang bersifat fleksibel dan sukarela, yang akan diilustrasikan di dasbor repositori online.

“Kami menyerukan upaya lebih lanjut di seluruh G20, organisasi internasional, jaringan dan inisiatif internasional lainnya, dan sektor swasta, untuk mengatasi tindakan yang diidentifikasi dalam Peta Jalan, dan menyambut masukan sukarela dari anggota untuk menyoroti kemajuan tingkat negara,” tulisnya.

 

5 dari 5 halaman

Transisi

G20 juga menyambut baik kemajuan dalam mengembangkan kerangka keuangan transisi, meningkatkan kredibilitas komitmen net-zero lembaga keuangan. Kemudian meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan keuangan berkelanjutan, dan mendiskusikan pengungkit kebijakan yang mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi.

“Kami menantikan Laporan Keuangan Berkelanjutan G20 akhir pada Oktober 2022,” seperti dikutip.

Anggota G20 mencatat diskusi Forum Presidensi tentang Forum Pengungkit Kebijakan Internasional untuk Investasi Berkelanjutan dan Meja Bundar Keuangan Berkelanjutan G20 untuk Transisi Iklim dan menantikan dokumen hasil Meja Bundar.

“Kami menyambut baik peran sektor swasta yang semakin meningkat dalam mempercepat transisi menuju net-zero dan diskusi tentang Meja Bundar Sektor Swasta Keuangan Berkelanjutan G20,” tilus dokumen tersebut.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.