Pemerintah Target 30 Juta UMKM Go Digital di Akhir Masa Jabatan Jokowi

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyebut negara masih belum maksimal mengurus pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Saya katakan negara belum hadir secara maksimal dalam mengurus UMK, ini kejujuran saya," kata Bahlil Lahadalia dalam Pemberian NIB Pelaku UMK Perseorangan, di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (6/7/2022).

Hal itu terlihat masih kecilnya pinjaman kredit perbankan nasional kepada pelaku UMKM, yang hingga kini baru mencapau 18,7 persen, yaitu sebesar Rp 1.127 triliun dari total kredit Rp 6.200 triliun.

"Atas arahan Bapak Presiden kepada kami, kredit yang harus dikucurkan pada 2023-2024 minimal 30 persen untuk UMKM kita. Artinya kalau sekarang cuma Rp 1.127 triliun, kalau naik 30 persen, berarti sekitar Rp 1.600 sampai Rp 1.700 triliun," jelas Bahlil.

Bahlil menegaskan, rendahnya kredit perbankan terhadap UMKM dikarenakan masih banyaknya UMKM informal yang maaib belum memiliki izin berusaha.

"Kenapa? Karena izinnya itu dulu waktu saya jadi pengusaha, jangankan ketemu bupati wali kota, ketemu kepala dinas saja minta ampun," katanya.

Atas dasar itulah, Pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Dimana UU tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi dunia usaha dalam memproses perizinan.

"Dunia usaha itu membutuhkan tiga hal, kecepatan, transparansi dan efisiensi. Dan tidak neko-neko. Dulu kita masuk, urus izin, banyak meja dilewati. Setiap meja ada hantu berdasi maupun tidak berdasi yang berkeliaran di pinggir meja. Ini pengalaman saya. Dengan UU Cipta Kerja, semua sudah transparan sekali," katanya.

Sekarang, dengan hadirnya sistem Online Single Submission (OSS), khususnya untuk UMK Perorangan, perizinan begitu mudah cukup mengakses pendaftaran melalui aplikasi via smartphone.

"Sekarang tidak perlu lagi ketemu bupati, ketemu kepala dinas, tidak perlu ketemu menteri, cukup lewat aplikasi, NIB (Nomor Induk Berusaha) bapak ibu sudah bisa keluar. Itu untuk memudahkan UMK dan pelaku usaha perseorangan. Tidak ada lagi bayar-bayar sertifikat halal, SNI juga tidak perlu dibayar," Pungkasnya.