Menteri PUPR Butuh Rp 5 Triliun Bangun Ibu Kota Negara Baru di 2022

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku telah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun anggaran 2022-2024 sebanyak Rp 43,73 triliun, yang ditujukan untuk pembangunan prasarana dasar IKN.

“Kami sudah menyurati Menteri Keuangan kebutuhan IKN, karena dalam penyusunan (APBN) 2022 ini tidak termasuk IKN. Kebutuhan semua antara 2022-2024 sebesar Rp 43,73 triliun,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Prasarana dasar yang dimaksud diantaranya, pembangunan jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor Wakil Presiden, kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Sekretariat Negara, drainase-drainase. Artinya, anggaran yang diajukan Kementerian PUPR memang khusus untuk prasarana dasar IKN saja.

Untuk tahun 2022, Kementerian PUPR membutuhkan anggaran sebesar Rp 5,07 triliun untuk pembangunan prasarana dasar IKN. Namun, kemungkinan anggaran yang diminta tersebut diperkirakan hanya menyerap Rp 4,3 triliun saja.

“Usulan kami pada April kemarin untuk 2022 sebesar Rp 5 triliun (tepatnya Rp 5,07 triliun), tapi sekarang sudah ada beberapa yang sudah lelang waskita karya, dan akan ada beberapa yang lelang Juni ini, maka kemungkinan tidak akan menyerap Rp 5 triliun tapi sekitar Rp 4,3 triliunan, tapi keseluruhan sampai tahun 2024 Rp 43,73 triliun. Ini disiapkan DIPA-nya,” jelas Menteri Basuki.

Adapun dikutip dari paparan Menteri PUPR, dari surat usulan kebutuhan anggaran pembangunan IKN TA 2022-2024 sebesar Rp 43,73 triliun ini, rinciannya untuk Ditjen Sumber daya air sebesar Rp 3,25 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 17,11 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 22,25 triliun, dan Ditjen Perumahan sebesar Rp 1,12 triliun.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). Pengesahan RUU IKN ini mendapat sorotan pub...

2 dari 4 halaman

Kebutuhan 2022

Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi

Sementara, kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2022 sebesar Rp 5 triliun, rinciannya Ditjen Sumber daya air sebesar Rp 0,49 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 1,74 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 2,36 triliun, dan Ditjen Perumahan sebesar Rp 0,48 triliun.

“Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya kebutuhan anggaran sebesar Rp 5,07 triliun dapat dialokasikan dalam DIPA Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022,” tulis Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan mulai dibangun pada semester kedua 2022.

Kini, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tengah merapikan semua perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Dia menuturkan hal-hal yang akan dibangun pada awal pembangunan IKN. Pertama adalah jalan-jalan untuk akses logistik. Kedua adalah pembangunan tanah.

3 dari 4 halaman

DPR: Tenaga Kerja Lokal Bakal Jadi Lokomotif Pembangunan IKN Nusantara

Titik 0 IKN — Titik Nol IKN Nusantara yang kini disulap menjadi lebih cantik. (foto: Abdul Jalil)

Pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur akan menyerap banyak tenaga kerja. Potensi tenaga kerja lokal diyakini akan sangat bermanfaat untuk mendukung proses pembangunan.

"Otomatis sumber daya tenaga kerja lokal akan jadi prioritas. Bila kurang, SDM (sumber daya manusia) dari daerah lain bisa diberikan kesempatan. Saya yakin warga lokal akan jadi lokomotif pembangunan IKN, dan itu akan jadi nilai positif," kata anggota IX DPR Rahmad Handoyo, Rabu (8/6/2022).

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan pembangunan IKN akan menyerap 150 ribu hingga 200 ribu pekerja di lapangan pada 2023. Pekerjaan lapangan pembangunan IKN akan dimulai pada semester kedua tahun ini.

Rahmad melanjutkan pembangunan IKN otomatis membuka lapangan kerja baru. Kebutuhan terhadap tenaga kerja akan sangat panjang sampai IKN benar-benar beroperasi. Ini tentu sangat positif sebagai opsi untuk mengurangi angka pengangguran.

"APBN sebagai stimulus penggerak ekonomi rakyat, bagaimana serapan anggaran berdampak pada ekonomi rakyat, termasuk di dalamnya proyek IKN yang otomatis akan menyerap tenaga kerja begitu besar. Itu saya kira kita sambut positif," ujar Rahmad

4 dari 4 halaman

Minta Dukungan Masyarakat

Karena dampak positifnya begitu besar, Rahmad mengajak semua masyarakat mendukung pembangunan IKN yang sudah menjadi amanah rakyat melalui undang-undang yang dibuat eksekutif dan legislatif sebagai refresentasi rakyat.

"Karena ini sudah diputuskan, mari kita bangun dan dukung. Bangsa ini tidak bisa hanya membangun satu golongan. IKN dibangun untuk Bangsa Indonesia. IKN adalah lambang kebanggaan bangsa," tegas Rahmad.