Sukses

Keuangan Pertamina dan PLN Terancam Jebol

Liputan6.com, Jakarta Konflik Rusia-Ukraina sejak Februari makin membuat harga energi dunia melonjak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan harga minyak dunia membuat arus kas operasional Pertamina jebol.

Per Maret 2022, arus kas Pertamina sudah negatif USD 2,44 miliar. Bila Pertamina tidak segera mendapatkan dana segar dari pemerintah, diperkirakan arus kas pada Desember mengalami defisit hingga USD 12,98 miliar.

"Akibat kenaikan ICP yang meningkat signifikan, arus kas operasional Pertamina pada Maret 2022 negatif USD 2,44 miliar," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Sebagaimana diketahui harga energi dunia terus melambung. Sementara harga BBM di dalam negeri masih dipertahankan agar tidak mengalami kenaikan. Apalagi, Pertamina masih melakukan impor BBM yang akan membuat arus kas operasional makin terkuras.

"Pertamina harus tanggung beban, kalau impor BBM pun dia harus bayar dengan dolar," kata dia.

Sebagai informasi, saat ini Pertamina harus menanggung selisih harga keekonomian dengan harga jual BBM di tingkat konsumen. Harga minyak tanah misalnya memiliki harga jualnya Rp 2.500 per liter padahal harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 10.198 namun Solar dijual Rp 5.450 per liter dari harga keekonomian Rp 12.119 per liter.

LPG per kilogram dijual Rp 4.250, padahal nilai keekonomiannya telah mencapai Rp 19.579 per kilogram. Sedangkan harga Pertalite dijual Rp 7.650 per liter dari nilai keekonomian Rp 12.556 per liter.

Akibatnya seluruh rasio keuangan Pertamina mengalami pemburukan yang signifikan sejak awal 2022. Hal ini pun dapat menurunkan credit rating Pertamina dan akan berdampak pada credit rating pemerintah.

 

2 dari 4 halaman

Masalah PLN

Tak hanya Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga dihadapkan pada masalah yang sama. Kondisi keuangan PLN juga memburuk karena harga ICP dunia yang meroket namun tidak ada kenaikan atau penyesuaian tarif listrik.

Akibatnya, per 30 April 2022 lalu, PLN menari utang sebesar Rp 11,4 triliun. Tak berhenti di situ, PLN akan kembali menarik utang pada bulan Mei dan Juni. Sehingga total penarikan utang sekitar Rp 21,7 triliun sampai Rp 24,7 triliun.

"Jika tidak ada tambahan kompensasi dari pemerintah maka pada Desember 2022 diproyeksikan arus kas PLN akan defisit Rp 71,1 triliun," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Dirut PLN: Defisit Listrik Beres, Keuangan Membaik

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan PLN saat ini berhasil mengatasi defisit listrik pada tahun 2021. Selain itu, ia pun menyebut Perseroan telah berhasil memperbaiki kondisi keuangan.

Darmawan mengatakan saat ini PLN sedang mengalami masa transisi yang dimulai sejak beberapa tahun lalu.

Ia mengisahkan, pada 2015, satu masalah yang menghampiri PLN adalah adanya defisit listrik. Namun hal itu bisa diselesaikan oleh PLN. Hingga kini, defisit listrik pun diakuinya tak terjadi lagi.

“Memang PLN saat ini alami satu transisi, kalau dulu di 2015 suatu masalah yaitu defisit listrik, dan untuk itu PLN bersama dengan pemerintah mendapat tugas untuk bangun 35 GW infrastruktur baik itu pembangkitan, transmisi, distribusi,” katanya dikutip dari YouTube CNBC Indonesia, Senin (27/12/2021).

“Alhamdulillah tahun ini problem defisit ini sudah bisa diselesaikan," imbuhnya.

Selain mengatasi defisit listrik yang dialami PLN, pria yang akrab disapa Darmo ini menyebut telah berhasil menstabilkan kondisi keuangan perseroan.

Darmo menyebut, selama dua tahun terakhir, PLN mendapat tugas dari pemerintah untuk memperkuat kondisi keuangannya. Hal ini yang jadi landasan Darmo dan PLN mampu untuk menyelesaikan berbagai tugas yang diembannya.

“Sehingga tidak mungkin PLN tidak punya kekuatan financial sustainability bisa menjalankan tugas pemerintah dengan lancar dan alhamdulillah perbaikan keuangan itu sudah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

4 dari 4 halaman

Tugas Baru

Lebih lanjut, darmo mengatakan saat ini PLN mendapatkan tugas baru dari pemerintah. Yakni mendorong tujuan transisi energi di Indonesia. Caranya, kata dia melalui proses dekarbonisasi, dalam sektor kelistrikan, akan melalui program Carbon Netral di tahun 2060.

“Pemenerintah baru saja mengeluarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang the Greenness, yang paling  hijau dalam sejarah indonesia. Yaitu dari tambahan 41 GW selama 10 tahun ternyata 51,6 persennya berbasis pada EBT,” kata dia.

Ia menyampaikan berdasar arahan dari Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta pihaknya untuk melakukan transisi dekarbonisasi menuju energi baru terbarukan secara mulus.