Batasi Jam Buka Restoran demi Cegah Covid-19, Pengadilan Ini Justru Putus Bersalah Pemkot

Liputan6.com, Jakarta Terjadi hal menarik terkait upaya mencegah penyebaran Covid-19. Ini terjadi di Jepang. Pengadilan Jepang memutuskan pemerintah daerah melanggar hukum dengan memerintahkan restoran untuk mempersingkat jam kerjanya demi mengekang penyebaran virus corona.

Ini bermulai ketika Pemerintah Metropolitan Tokyo mengeluarkan perintah pada Maret 2021, berdasarkan undang-undang yang memungkinkan gubernur mengeluarkan tindakan anti-virus yang lebih keras.

Melansir laman nhk.or.jp, Rabu (18/5/2022), Pejabat kota itu menuduh rantai restoran Global-Dining meningkatkan risiko infeksi dengan menolak mengikuti perintahnya untuk tutup pada pukul 8 malam. Keadaan darurat virus corona diberlakukan di ibu kota saat itu.

Namun kemudian perusahaan tempat restoran bernaung mengklaim jika undang-undang dan perintah pemerintah metropolitan bertentangan dengan Konstitusi menjamin kebebasan operasi bisnis dan kesetaraan di bawah hukum.

Hal ini pun masuk ke pengadilan. Hingga akhirnya, justru Pengadilan Distrik Tokyo memutuskan  restoran dinilai memiliki tindakan anti-virus dan beroperasi pada malam hari tidak segera menyebabkan risiko infeksi yang lebih tinggi.

Bahkan pemerintah Tokyo gagal memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai mengapa perintah itu diperlukan dan kriteria apa yang digunakannya.

"Pengadilan menemukan tidak ada alasan yang masuk akal untuk perintah tersebut. Saya berharap keputusan itu akan mendorong pihak berwenang untuk mengajukan argumen yang lebih rinci dan ilmiah, jika situasi serupa muncul di restoran di masa depan," jelas Presiden rGlobal-Dining, Hasegawa Kozo. 

Dia juga meminta uang ganti rugi, dengan alasan perintah itu tidak konstitusional. Meski kemudian permintaan ini ditolak Pengadilan.

Adapun Pemerintah Metropolitan, para pejabat mengatakan mereka akan menentukan langkah selanjutnya setelah mencermati putusan perihal kasus terkait Covid-19 ini.