Pemerintah Andalkan Aplikasi Genjot Kinerja Aparatur Linmas hingga Tingkat Desa

Liputan6.com, Jakarta Sejak diluncurkan Aplikasi SIM LINMAS, hingga saat ini telah terdata sebanyak 19.244 orang anggota Satlinmas yang terdaftar (18.236 Satlinmas Laki-Laki dan 1008 Satlinmas Perempuan) serta 32.491 Laporan penyelenggaraan Trantibumlinmas dan 15.404 Laporan pelaksanaan PPKM skala mikro.

Dalam konteks manajemen kinerja, Kepala Sub Direktorat Perlindungan Masyarakat, Fadly Elwa Purwansyah menyebutkan bahwa hadirnya SIM LINNMAS merupakan wujud improvement guna menjawab tantangan transformasi digital untuk mengoptimalkan terlaksananya urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat skala Desa/Kelurahan.

“Aplikasi SIM LINMAS inovasi terkini guna mendukung penyampaian data dan laporan penyelenggaraan Trantibumlinmas pada skala Desa/Kelurahan, sehingga dalam hal ini kami mendorong pemerintah daerah untuk bersama-sama mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi SIM LINMAS dalam mendukung kinerja bersama”

Terakhir, Fadly juga menyampaikan harapan bahwa pemanfaatan SIM LINMAS ini bersifat jangka panjang, sehingga perlu komitmen dan kerja sama yang baik kepada seluruh stakeholders guna mengoptimalkan tugas dan fungsi satlinmas dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas skala Desa/Kelurahan.

Sebagai informasi, aplikasi SIM LINMAS diluncurkan oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, M.Si pada pelaksanaan Rakornas Satpol PP dan Satlinmas Tahun 2022 yang digelar pada Maret 2022 lalu.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pembongkaran kios pedagang di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Para pedagang yang menolak kiosnya dibongkar nekat mengadang alat berat hingga tidur di bawah truk yang digunakan Satpol PP.

2 dari 4 halaman

Daerah yang Aktif Melapor

Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Bernhard E Rondonuwu memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada 10 Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) yang aktif melaporkan kegiatan melalui sistem dan mengingatkan kembali bagi daerah yang belum untuk segera melakukan upgrade pelaporan melalui SIM LINMAS.

Adapun 10 daerah dimaksud Bernhard yang paling aktif melaporkan kegiatan Trantibumlinmas dan PPKM pada periode 29 April 2022 adalah sebagai berikut.

Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara

Kabupaten/Kota yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Surakarta, Kota Kediri, Kab. Indragiri Hilir, Kota Balikpapan, Kota Malang, Kota Samarinda, Kab. Bogor, Kab. PatiKecamatan, Cibiru, Cicendo, Panyileukan, Coblong, Lengkong, Kiaracondong, Cibeunying Kaler, Astana Anyar, Antapani, Regol

Desa/Kelurahan yaitu Pasir Biru, Mekar Mulya, Cipadung, Dago, Palasari, Cihaur Geulis, Cicaheum, Pelindung Hewan, Arjuna, Cijagra.

10 Daerah yang disebutkan Bernhard merupakan data real yang terlaporkan pada SIM LINMAS, sehingga melalui data tersebut dapat tergambarkan bagaimana penyelenggaraan Tratibumlinmas disuatu daerah serta langkah strategis apa yang harus dipersiapkan dalam penentuan arah kebijakan penyelenggaraan Trantibumlinmas.

“Tergambarkan sudah bahwa 10 daerah ini yang paling aktif menyelenggarakan kegiatan Trantibumlinmas dan PPKM, sehingga kami terus berharap kepada pemerintah daerah melalui Kasatpol PP dan Kabid Linmas yang belum memanfaatkan aplikasi ini, untuk segera direalisasikan pemanfaatannya," tutup dia.

3 dari 4 halaman

Tito Karnavian Izinkan ASN Kemendagri dan BNPP Terapkan WFH Pasca Libur Lebaran

Kasus Covid-19 Meningkat, Mendagri Minta Kepala Daerah Proaktif Kendalikan Penyebaran — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengizinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pasca libur Lebaran.

Adapun kapasitas WFH yang diberlakukan bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan BNPP, yakni sebanyak 50 persen. Sementara 50 persen lainnya bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).

"Kemendagri dan BNPP boleh WFH 50 persen," kata Tito dalam keterangannya, Minggu (8/5/2022).

Dia menjelaskan, WFH ini akan diterapkan mulai Senin (9/5/2022) hingga Jumat (13/5/2022). Itu artinya, para ASN bisa kembali bekerja secara normal mulai Senin (16/5/2022).

Oleh karena itu, Tito pun telah memerintahkan seluruh pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemendagri dan BNPP untuk mengatur penerapan kebijakan WFH tersebut secara internal masing-masing.

Menurut dia, ini adalah langkah pihaknya pihaknya mendukung usulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penerapan kebijakan WFH tersebut.

"Kita mendukung saran Kapolri untuk mengurangi beban lalu lintas arus balik menuju Jabodetabek," kata Tito.

Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit menyarankan instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan WFH setelah momen lebaran berakhir. Dia mengatakan kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah arus balik libur Idulfitri.

"Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi- instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkin untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home,” ungkap Jenderal Listyo Sigit kepada awak media.

4 dari 4 halaman

Dapat Dukungan Menpan RB

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo setuju dengan usul Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Hal ini untuk mengurai kemacetan saat puncak arus balik yang diprediksi terjadi 6 sampai 8 Mei 2022.

Tjahjo pun meminta seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. Menurut dia, WFH bisa diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik lebaran pada 8 Mei 2022.

"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," kata Tjahjo dikutip dari siaran persnya, Sabtu (7/5/2022).

Dia menegaskan WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya.

Sebab, kini instansi telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah digunakan saat ini.

Tjahjo menilai penerapan WFH merupakan ide yang baik setelah para ASN dan keluarganya kembali dari kampung halaman. Selain itu, kata dia, sistem kerja dari rumah juga bisa dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri selama beberapa hari kedepan.

"WFH juga bisa jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus Covid-19," jelas Tjahjo.