Standard Chartered Kucurkan Pembiayaan Bantu Wanita Kurang Mampu di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) miliknya, Standard Chartered Bank Indonesia telah menetapkan sejumlah pilar yang diyakini akan membantu membuka jalan bagi Standard Chartered untuk menjadi bank yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Tahun lalu, Standard Chartered Indonesia berpartisipasi dalam pembiayaan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 145 MWac di Jawa Barat, Indonesia.

Setelah selesai, PLTS ini akan menghasilkan energi listrik yang cukup untuk memberi daya pada 50.000 rumah dan mengimbangi emisi 214.000 ton CO2. PLTS ini direncanakan menjadi pembangkit yang terbesar di Asia Tenggara dan akan menjadi langkah maju bagi Indonesia untuk mencapai target bauran sumber energi berkelanjutan sebesar 23 persen pada 2025.

Sementara itu, dalam membantu aspirasinya di bidang pembiayaan Hijau dan Transisi, Standard Chartered Bank antara lain juga telah mendukung Bank Mandiri dengan pelaksanaan transaksi Repurchase Agreement (Repo) senilai USD 500 juta, yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ESG.

Standard Chartered merupakan salah satu dari kedua pihak yang terlibat dalam Repo ini. Transaksi tersebut merupakan yang pertama di Indonesia, dimana hasil repo digunakan untuk mendanai aset hijau dan sosial yang memenuhi Kerangka Obligasi Keberlanjutan Mandiri. Transaksi bersejarah ini menunjukkan komitmen Standard Chartered Bank dalam mendorong inovasi produk Keuangan Berkelanjutan.-

Ekonom senior Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra menjelaskan, terdapat tiga katalis jangka pendek yang mampu pendongkrak ekonomi Indonesia. Pertama, adalah pelonggaran uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dia bilang, program DP 0 persen KPR merupakan kebijakan yang tepat untuk menstimulus sektor properti yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya kebijakan ini diyakini akan mengurangi beban masyarakat yang mulai tertarik untuk memiliki rumah.

"Kemarin kembali diumumkan ada sinergi antara pemangku kebijakan, kalau kita lihat cukup bisa di bilang agresif ya pemerintah untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi termasuk memberikan insentif ke sektor properti," terangnya dalam konferensi pers virtual World of Wealth (WOW) 2021, Rabu (3/3/2021).

Katalis kedua yakni, insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm) 0 persen pada pembelian mobil baru. Aldian menilai, melalui kebijakan ini pemerintah berupaya keras untuk menggenjot kinerja industri otomotif dengan meningkatkan penjualan mobil baru di pasar dalam negeri.

"Melalui pelonggaran pajak mobil baru itu, menurut kami bisa mempercepat sektor otomotif untuk recovery lebih cepat tahun ini," tuturnya.