Equity Finance Salurkan Pembiayaan Bagi Karyawan Rusli Vinilon Sakti

Vinilon Group — Vinilon merupakan produk sistem perpipaan asli buatan Indonesia yang berkualitas/Stella Maris.

Liputan6.com, Jakarta PT Equity Finance Indonesia dan PT Rusli Vinilon Sakti menandatangani Perjanjian Kerjasama Strategis untuk penyaluran Pembiayaan Khusus untuk karyawan PT Rusli Vinilon Sakti.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ditanda tangani oleh Direktur Utama Hartono Gandasutedja beserta Direktur Bisnis PT Equity Finance Indonesia Devin Ditya Anggada, sedang dari pihak PT Rusli Vinilon Sakti ditandatangani oleh Caroline Tranggono selaku Chief Financial Officer.

"Kerjasama yang dilakukan ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi PT Equity Finance Indonesia dan PT Rusli Vinilon Sakti melalui fasilitas pembiayaan khusus karyawan. Fasilitas pembiayaan ini dapat dipergunakan sebagai dana darurat, dimana apabila karyawan membutuhkan dana tambahan secara tidak terduga," kata Marketing Communications PT Equity Finance Indonesia Herdian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Produk Pembiayaan Karyawan Tetap atau PEKAT merupakan salah satu produk pembiayaan multiguna yang dilakukan oleh PT Equity Finance Indonesia dengan ketentuan nominal fasilitas mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 300 juta dengan sistem pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji karyawan.

Persyaratannya sangat mudah dan sangat cepat tanpa harus merepotkan karyawan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan karena setelah berkas pengajuan diterima secara lengkap maka karyawan hanya cukup menunggu maksimal 2 hari kerja sampai dana cair.

Dengan pendantanganan kerjasama strategis ini, PT Equity Finance Indonesia optimis bisa lebih memperluas pangsa pasar perusahaan dengan produk pembiayaan yang variatif dan inovatif khususnya melalui produk PEKAT sehingga semakin banyak perusahaan dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan finansial karyawan mereka dengan mudah dan cepat.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tidak terlalu khawatir terjadinya kenaikan kredit bermasalah (Nett Performing Loan/NPL) pada perbankan nasional. Adapun kredit macet bank pada kuartal I 2016 meningkat 0,1 persen menjadi 2,8 persen dibandingkan pe...

2 dari 3 halaman

SMF Ajak BP Tapera hingga BPD Genjot Pembiayaan KPR di Daerah

Rumah KPR — Kementerian PUPR menyerahkan tongkat estafet penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada BP Tapera.

Sebelumnya, perusahaan pembiayaan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengajak seluruh pemangku kepentingan mengembangkan ekosistem pembiayaan perumahan nasional.

Pemangku kepentingan itu antara lain Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), seluruh penyalur KPR termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta Pemerintah Daerah bersinergi

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo melalui siaran persnya yang diterima Liputan6.com, Kamis, (31/3/2022).

Sinergi ini diharapkan dapat mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di sektor perumahan.

Sebagai Special Mission Vehicle Pemerintah, SMF mempunyai komitmen yang kuat untuk aktif mendukung percepatan PEN khususnya di sektor perumahan baik dari sisi supply maupun demand melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan secara berkesinambungan di seluruh daerah di Indonesia.

"Pemerintah telah mendukung kami dengan perluasan mandat maupun pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendukung Program KPR FLPP. Kami berupaya menyalurkan pembiayaan perumahan yang berkesinambungan, sehingga impian semua masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau semakin terbuka,” kata Ananta.

Dalam rangka mengoptimalkan peran SMF sebagai fiscal tools, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalirkan PNM 2021 kepada SMF sebesar Rp2,25 triliun untuk mendukung Program KPR FLPP.

Dana PMN tersebut kemudian dicampur dengan dana SMF yang bersumber dari penerbitan surat utang korporasi di pasar modal, untuk dipakai mendukung target program KPR Subsidi FLPP Pemerintah.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan khususnya kepada BP Tapera, ASBANDA, serta seluruh penyalur KPR termasuk BPD serta Pemerintah Daerah untuk bersama-sama memanfaatkan privilege tersebut dan untuk dapat menjadi pionir penyaluran KPR di wilayahnya masing-masing dengan meningkatkan penyaluran KPR khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” kata Ananta.

3 dari 3 halaman

Target KPR FLPP

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan Pemerintah melalui program KPR FLPP menargetkan penambahan sebanyak 200.000 unit rumah dengan alokasi sebesar Rp23 triliun pada 2022.

Rionald mengatakan sejak 2010 hingga 2021, Kementerian Keuangan telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung KPR FLPP sebesar Rp75,17 triliun atau sebanyak 943.000 unit rumah.

Rionald menambahkan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak. Dia berharap pelaku industri perumahan, khususnya Bank Pembangunan Daerah di seluruh wilayah di Indonesia untuk berperan aktif mewujudkan mimpi semua orang untuk memiliki hunian yang layak.

"Sinergi antara Pemerintah, Bank, dan SMF perlu di perkuat. Peran SMF sebagai fiscal tools Pemerintah diharapkan bisa menjadi gayung bersambut bagi BPD yang dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menyalurkan KPR di daerahnya masing-masing, sehingga dapat meminimalisir backlog pemilikan rumah di Indonesia,” kata Rionald.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Kementrian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan saat ini penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,7 juta backlog rumah tangga, yang terus bertambah sebesar 680.000 rumah tangga setiap tahun.

Menurut dia, masih ada pekerjaan rumah untuk mewujudkan target RPJMN dalam peningkatan jumlah rumah layak huni, dari yang saat ini baru mencapai sebanyak 56,75 persen menjadi 70 persen pada 2024, atau setara dengan 11 juta rumah tangga.

Untuk itu, BPD diharapkan dapat menjadi pendukung utama dalam kolaborasi seluruh stakeholder dalam mempermudah akses masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dan informal, dalam memiliki rumah layak huni.

Berdasarkan data OJK, pertumbuhan KPR Perbankan terus membaik sejak akhir tahun 2020, dan pada Februari 2022, pertumbuhan KPR perbankan nasional mencapai 10,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran BPD. Hingga saat ini, total penyaluran KPR FLPP oleh BPD mencapai sebanyak 67.273 unit, atau senilai Rp 7,4 Triliun. Tren total penyaluran yang positif tersebut juga ditunjukkan pada program BP2BT pada tahun 2020-2021.

"Peningkatan kapasitas BPD perlu dimaksimalkan. Dengan potensi sektor properti yang mampu menggerakkan 174 sektor lain, peningkatan kapasitas pembiayaan BPD tentu akan menggerakkan roda pemulihan ekonomi, terutama di tingkat daerah,” kata Herry.