Sukses

Teten Masduki Ingin Pusat Layanan Usaha Terpadu Ada Tempat Nongkrong

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, ingin PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) menyediakan Co-Working Space bagi talenta muda untuk melakukan inovasi produk UMKM. Ia mencontoh sejumlah area publik yang dilengkapi dengan fasilitas serupa.

Terlebih, kata dia, di masa pandemi seperti saat ini, dimana bekerja dapat dilakukan dari berbagai tempat sehingga keberadaan Co-Working Space di PLUT bisa menjadi sebuah inovasi dalam pelayanan.

"Kebutuhan untuk Coworking Space dalam PLUT perlu diperkuat kebutuhannya karena anak muda ini perlu tempat untuk ber-exsercise, bertemu dengan komunitas, dan membangun komunitas kreatif untuk melahirkan inovasi produk," ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara dialog PLUT, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (27/1/2022).

Selain menjadi tempat "nongkrong" para kaum milenial untuk berkreasi dan inovasi, lanjut Menteri Teten, PLUT diminta untuk tidak melupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utamanya dalam membina dan memberikan pelayanan bagi UMKM. Di kantor PLUT tersebut harus ada profesional talent yang dapat menjadi pembimbing bagi UMKM agar produk-produknya lebih berdaya saing.

"Kita perlu meredesain PLUT ini untuk melakukan inkubasi pada calon wirausaha muda sehingga menjadi tangguh, mengkurasi produk mereka, menjadi tempat showcase bahkan menjadi pusat konsultasi bisnis bagi UMKM," ulasnya.

Guna memabangun Co-Working Space dan pusat pengembangan UMKM yang representatif, Menteri Teten mengaku akan menggandeng berbagai pihak. Misalnya inkubator swasta, akademisi dari kampus hingga pemerintah daerah untuk bersama-sama melengkapi fasilitas yang dibutuhkan.

Kerjasama yang erat antar pemangku kepentingan tersebut diyakini akan membantu pencapaian target pemerintah menaikkan rasio kewirausahaan hingga 3,95 persen di tahun 2024.

"Kami, PLUT, inkubator swasta dan universitas akan menjadi tiga serangkai untuk melakukan pendampingan berkelanjutan bagi UMKM supaya semakin berdaya saing tinggi," sambungnya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Rasio Kewirausahaan

Lebih lanjut, Menteri Teten menjelaskan saat ini rasio kewirausahaan nasional baru mencapai 3,55 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya yang rata-rata mencapai 4 persen.

Oleh sebab itu demi mencapai target rasio kewirausahaan, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Wirausaha.

"Dari Perpresnya itu kita akan sama-sama bikin rencana strategis nasional, ini harus jadi momentum untuk kita ubah dunia. Ini mimpi harus besar dan saya optimis karena Presiden berkomitmen untuk mendukung UMKM," tutupnya.

Sementara itu Essam Alqararah, UNIDO Country Representative mengatakan siap mendukung pengembangan UMKM di Indonesia melalui beberapa program yang kini sudah dijalankan.

Sebagai Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), program dari United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) lebih banyak menyasar pada kaum muda dan wanita. Hal ini sejalan dengan visi dan misi pemeritah Indonesia untuk lebih banyak mencetak entrepreneur muda yang kreatif dan inovatif.

"Kami adalah lembaga yang resmi dari PBB yang selalu siap mendukung program pengembangan kapasitas bagi anak muda. Jadi 50 persen dari penerima manfaat dari program kami memang adalah pemuda dan perempuan," ungkapnya.

Essam mengapresiasi inisiatif kerjasama yang baik antara KemenKopUKM dan UNIDO yang terjalin selama ini.

Essam menambahkan, bahwa UNIDO terlibat aktif dalam berbagai pelatihan peningkatan SDM pelaku UMKM di Indonesia. Dia berharap melalui kolaborasi yang baik Indonesia bakal menjadi salah satu negara yang kuat perekonomiannya.

"Saya sadari akan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mendorong UMKM di Indonesia. Sebab UMKM statusnya rata-rata masih kecil, oleh karena itu UNIDO sangat senang bekerjasama dengan Kemenkop UKM, pemerintah pusat atau daerah," pungkasnya.