Ironis, Rasio Pajak 5 Tahun Terakhir Lebih Buruk dari Pasca Krismon 1998

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Periode 2001-2006, Hadi Poernomo menyoroti tax ratio atau rasio pajak Indonesia yang terus terkoreksi selama lima tahun ke belakang.

Hal tersebut bertolak belakang dengan prestasi penerimaan perpajakan selepas terjadinya krisis moneter yang meluluhlantakkan perekonomian Indonesia pada 1998 lalu.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, tax ratio pada 2016 lalu sebesar 10,37 persen, lalu merosot ke level 9,89 persen pada 2017, naik tipis ke 10,24 persen pada 2018. Kemudian pada 2019 kembali turun ke posisi 9,76 persen dan merosot menjadi 8,33 persen pada 2020.

"Ini bertolak belakang dengan prestasi penerimaan perpajakan selepas terjadinya krisis moneter. Saat itu penerimaan perpajakan terus mengalami mengalami peningkatan. Tercatat tax ratio pada tahun 2005 mencapai 12,6 persen," jelasnya di Jakarta, Selasa (31/8).

Padahal dampak Krisis Moneter yang berimbas krisis multi dimensi tahun 1997-1998, menyisakan perekonomian yang morat-marit. Proses recovery berlangsung lama. Hingga tahun 2001, negara masih tertatih-tatih bangkit dari keterpurukan.

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini sadar, pencapaian tersebut tidak didapat seperti membalikkan telapak tangan. Perlu kerja keras dari DJP untuk memastikan penerimaan perpajakan tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Mengingat pemerintah menetapkan penerimaan perpajakan dalam RUU APBN 2022 sebesar Rp1.506,9 triliun. Angka ini naik 9,5 persen dari outlook penerimaan perpajakan tahun ini yang mencapai Rp1.375,8 triliun.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.