Sukses

Sofyan Djalil: Bank Tanah Bisa Lenyapkan Mafia di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Bank Tanah akan menyelesaikan berbagai kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia. Baik sengketa antara lembaga negara atau dengan pihak swasta.

"Bank Tanah bisa menyelesaikan sengketa yang tidak ada akhirnya," kata Menteri Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil, di Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Begitu juga dengan mafia tanah. Mereka yang kerap membeli tanah 1 hingga 2 hektar di calon kawasan pembangunan. Lalu menjualnya lagi kepada Pemerintah dengan harga selangit demi keuntungan pribadi.

"Orang yang membeli tanah di kawasan yang akan dibangun industri dan menjualnya dengan harga mahal, itu enggak boleh lagi, cari cara buat keuntungan sendiri ini sudah enggak bisa," kata dia.

Begitu juga dengan masalah perizinan penggunaan tanah atau lahan. Bila pemerintah daerah mempersulit perizinan usaha, pengusaha bisa mengajukan izin tersebut kepada pemerintah pusat untuk diberikan kepastian hukum.

"Contohnya ada perkebunan sudah 20 tahun digunakan, tapi bupati tidak mau statusnya HGU, kali ini kita akan gunakan hak veto, nanti bisa keluarkan HGU tanpa persetujuan Bupati," kata dia.

Bank Tanah juga akan menjadi pihak yang melayani konsultasi dan membuka dialog yang komunikatif antara kementerian dengan industri. Mencari jalan tengah dari sebuah masalah meskipun pada akhirnya tidak bisa memuaskan semua pihak.

"Walau semua orang tida bsia dipuaskan, tapi kementerian punya tujuan untuk melindungi masyarakat secara umum," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Bank Tanah Bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah Punya Rumah

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menilai bahwa Indonesia sangat membutuhkan bank tanah. Alasannya, bank tanah tersebut bisa mewujudkan ketersediaan rumah murah dan layak huni bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.

"Harusnya pemerintah sudah punya bank tanah. Sehingga orang yang berpendapatan rendah atau kelas bawah yang tinggalnya di ujung dunia bisa punya rumah di kota. Kalau sekarang kan ke kantor mahal sekali mereka," paparnya dalam webinar Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Bali, Jumat (27/11/2020).

Iskandar mengatakan, melalui bank tanah upaya penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpendapatan rendah di kota besar menjadi lebih mudah. Hal itu karena tersedianya lahan milik negara yang otomatis mempunyai harga lebih murah.

"Sekarang kan justru kebalik, karena orang yang punya mobil, punya rumah di kota malah makin gampang kerja di kota. Harusnya pemerintah menyediakan kemudahan yang sama bagi kelompok bawah melalui perumahan rakyat," tambahnya.

Selain itu, kehadiran bank tanah juga dinilai penting untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur Indonesia. Menyusul tersedianya lahan yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu serta mempunyai harga rendah yang dapat menghemat keuangan negara.

"Contoh kota Mogale di Afrika Selatan, mereka punya bank tanah di sana. Jadi, ketika ada proyek infrastruktur ga jadi masalah. Kalau dikita kan bedah, karena tidak punya tanah, ya kita sering terhambat dengan masalah pembebasan lahan yang mahal," paparnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh upaya pembentukan bank tanah yang telah di akomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga penyediaan upaya penyediaan perumahan rakyat dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat dipenuhi.

"Jadi, pemerintah harus hadir untuk membangun bank tanah. Ini yang terus semua kita dorong (perumahan rakyat dan infrastruktur berkelanjutan). Maka itu di baca dulu UU (Cipta Kerja) nya," tandasnya.

  • Bank Tanah adalah salah satu sarana untuk memanajemen pertanahan.
    Bank Tanah
  • Sofyan Djalil adalah seorang tokoh negara yang berulang kali menduduki jabatan menteri sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
    Sofyan Djalil adalah seorang tokoh negara yang berulang kali menduduki jabatan menteri sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
    Sofyan Djalil