Rincian Indikator Pembangunan di 2022, Berapa Target Tingkat Kemiskinan?

Penyebab Kemiskinan (Image by 晨朱 from Pixabay)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin Mohamad Said menetapkan, beberapa target indikator pembangunan pada tahun anggaran 2022. Penetapan ini masih menjadi pokok-pokok pembicaraan pendahuluan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Dia menyampaikan, ada beberapa target indikator pembangunan pada 2022 yang mengalami perubahan dari pembahasan sebelumnya. Diantaranya adalah nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Di mana nilai tukar petani pada RKP 2022 sebelumnya ditargetkan 102-105, kini berubah dan ditatapkan menjadi 103-105. Sementara untuk nilai tukar petani dari sebelumnya ditetapkan 102-105, kini menjadi 104-106.

Sementara untuk beberapa indikator pembangunan lainnya pada 2022 masih sama. Seperti halnya pembangunan tingkat pengangguran terbuka yakni 5,5 sampai dengan 6,3 persen.

"Kesepakatannya sama 5,5 sampai dengan 6,3 persen," kata dia dalam Pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022, di Gedung Paripurna DPR RI, Selasa (6/7).

Kemudian untuk tingkat kemiskinan pada RKP 2022 juga tidak berubah yakni di angka 8,5 - 9 persen. Dan gini ratio indeks tetap berada di 0,36 persen - 0,378 persen.

"Indeks pembangunan manusia 73,41 sampai dengan 73,46 kesepakatannya juga sama," tandasnya.

Seperti diketahui, tema besar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun anggaran 2022 memang diarahkan untuk mencapai sasaran utama yakni mencakup percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada September 2016 dibandingkan Maret 2016. Penurunan jumlah masyarakat miskin pada periode tersebut sebesar 250 ribu orang.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani: Program PEN Selamatkan 5 Juta Orang dari Kemiskinan

Gubernur Anies Klaim Kemiskinan DKI Jakarta Terkecil di Indonesia — Kondisi permukiman warga di bantaran Sungai Ciliwung kawasan Manggarai, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Jakarta berhasil mencapai persentase penduduk miskin terkecil dalam lima tahun terakhir, 3,42 persen pada tahun 2019. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Pemerintah terus memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung perekonomian Indonesia, khususnya di masa-masa sulit. Salah satunya lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sejak tahun lalu hingga saat ini, pemerintah menghadirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai kebijakan fiskal untuk pemulihan perekonomian dan mengatasi pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, pun mengatakan bahwa PEN 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari lima juta orang dari kemiskinan. Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) PEN disebut mampu menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi kelompok miskin.

"Tingkat kemiskinan mampu dikendalikan menjadi 10,19 persen pada September 2020. Tanpa program PEN, Bank Dunia memprediksi angka kemiskinan Indonesia pada 2020 dapat mencapai 11,8 persen. Artinya, PEN 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari kemiskinan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Mei 2021 pada Selasa (25/5/2021).

Pada 2021, katanya, pemerintah terus berupaya memperkuat efektivitas program Perlinsos PEN. Per 18 Mei 2021, program Perlinsos PEN sudah terealisasi Rp 57 triliun atau 39 persen dari pagu.

"Jumlah itu untuk mendukung diantaranya 9,71 juta KPM PKH, 15,93 juta KPM Kartu Sembako, 10 juta KPM Bansos Tunai, 277 juta penerima kartu Prakerja, 3,97 juta KPM BLT Desa, dan bantuan kuota internet untuk 27,7 juta penerima," jelasnya.