Sri Mulyani: Kebanyakan Ngerem Ekonomi Majunya Lambat

Sri Mulyani Rapat dengan Komisi XI DPR Bahas Pagu Indikatif Kemenkeu — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemulihan ekonomi di Indonesia saat ini sangat bergantung kepada kebijakan 'gas dan rem'. Menurutnya jika gasnya lebih banyak dari pada remnya, maka pemulihan ekonomi dapat berlangsung dengan cepat.

"Kalau lebih banyak nge-remnya, kecepatan untuk majunya kan lebih lambat. Tapi kalau kita lebih banyak nge-gasnya dan lebih sedikit remnya, berarti kita lebih laju," kata dia, Selasa (15/6/2021).

Bendahara Negara itu mengatakan, jika kondisi ekonomi mulai pulih di tahun ini, maka pada tahun depan pemerintah siap untuk menormalkan kembali kebijakan fiskal. Hal itu dilakukan agar APBN juga turut hadir pada masyarakat dan membantu penanganan Covid-19.

"Makanya kami juga masukkan consideran itu ke dalam kebijakan fiskal. Waktu pemerintah dan DPR setujui APBN 2021, waktu itu Agustus-September, DPR dan pemerintah setuju Covid masih akan jadi faktor, makanya APBN ini ada fleksibilitas, dalam DPR, dalam UU untuk melakukan refocusing," jelas Sri Mulyani.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan analogi rem dan gas sebagai gambaran penanganan dampak Covid-19 di sektor ekonomi maupun kesehatan harus seimbang. Jokowi mengarahkan para kepala daerah untuk melepas gas dengan menggenjot sektor ekonomi agar perekonomian daerah tidak anjlok. Namun bila daerahnya masuk zona merah, maka rem harus diinjak dengan menerapkan PSBB untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Pada 1 September lalu, Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan, jumlah zona merah menjadi 65 kabupaten/kota. Padahal pekan sebelumnya hanya 32 kabupaten/kota. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengakui bahwa memang yang punya rem adalah pemerintah daerah masing-masing, namun menurutnya, Presiden Jokowi bisa memegang kendali terhadap kebijakan yang diambil oleh daerah.

"Yang punya rem kan sebenarnya pemerintah daerah. Jadi tektok saja antara pemerintah pusat dan daerah, tapi kan semua tergantung Pak Jokowi. Kalau masih dianggap terkendali, ya silakan saja tapi konsekuensinya di pemerintah pusat sekarang," kata Pandu saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (3/9).

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Surat Kartini kepada N.v.Z dibacakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Pembukaan Anugerah Perempuan Hebat 2021 yang digelar secara virtual oleh liputan6.com. Surat kepada N.v.Z pernah dimuat pada Mingguan Kolonial (Kolonial Weekblad) pada 1902...

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani: PPN Sembako untuk Beras Impor hingga Daging Wagyu

DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2022 — Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengenakan PPN sembako yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Hal ini menjawab kekhawatiran bagi para pedagang kecil yang berjualan, khususnya di pasar taradisonal.

"Ibu pedagang bumbu menyampaikan kekhawatirannya membaca berita tentang pajak sembako yang dikhawatirkan menaikkan harga jual. Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum," jelasnya dia seperti dikutip dari laman facebooknya, Selasa (15/6/2021).

Sri Mulyani menekankan, pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan. Misalnya beras produksi petani kita seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dll yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN).

Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak.

Demikian juga daging sapi premium seperti daging sapi Kobe, Wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa, seharunya perlakukan pajak berbeda dengan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak.

"Itu asas keadilan dalam perpajakan yang lemah dibantu dan dikuatkan dan yang kuat membantu dan berkontribusi," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, dalam menghadapi dampak Covid-19 yang berat, saat ini pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintahan.

Pemerintah juga membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM seperti yang telah diterima pedagang sayur di Pasar Santa tersebut, diskon listrik rumah tangga kelas bawah, internet gratis bagi siswa, mahasiswa dan guru.

Pemerintah juga memberikan vaksin gratis dan biaya rawat gratis bagi yang terkena Covid. Inilah fokus pemerintah saat ini, yaitu melindungi rakyat, ekonomi dan dunia usaha agar bisa tidak hanya bertahan namun pulih kembali secara kuat. Semangat para pedagang untuk bangkit sungguh luar biasa.

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
ekonomi
Bisnis
Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.
Lihat Selengkapnya
ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi
Bisnis
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana ekonomi mulai tumbuh dan mengalami perkembangan.
Lihat Selengkapnya
Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Keuangan