Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Terus Merosot, Sri Mulyani Minta Bantuan Pemda

Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Deklarasikan Perubahan Iklim Kritis — Aktivis lingkungan hidup dari berbagai LSM membawa spanduk bertuliskan pesan saat berjalan kaki menuju Taman Aspirasi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/11/2019). Aktivis meminta pemerintah segera mendeklarasikan perubahan iklim yang semakin kritis. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran negara untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terus mengalami penurunan. Sepanjang 2018-2020, pemerintah mengalokasikan anggaran perubahan iklim Rp 307,94 triliun.

Jika dilihat porsinya mengalami tren penurunan. Misalnya saja pada 2018 alokasi anggaran perubahan iklim sebesar Rp 132,47 triliun dengan realisasinya sebesar Rp 126,04 triliun.

Kemudian pada 2019, alokasi anggaran turun menjadi Rp 97,66 triliun dengan realisasinya Rp 83,54 triliun. Selanjutnya pada 2020 alokasi anggaran perubahan iklim kembali turun di angka Rp 77,71 triliun.

"Kita berharap seluruh komitmen Indonesia melalui APBN ini terus dijaga dan menjadi show keys namun tentu tidak memadai selama pemda tidak ikut berpartisipasi," kata dia dalam Webinar Pendanaan Publik Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Daerah untuk Pencapaian NDC, Selasa (30/3/2021).

Oleh sebab itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap para pemerintah di daerah bisa ikut berkomitmen melakukan pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalaui APBD.

“Belanja APBN ke pemda melalui transfer daerah ditujukan untuk mendukung program climate change. Kita terus memperbaiki formulasi kebijakan transfer ke daerah agar makin memberikan dukungan mengatasi tantangan perubahan iklim,” tegasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dalam KTT G20, kecuali Amerika Serikat menegaskan kembali komitmen mereka terhadap perjanjian iklim Paris. VOA

2 dari 2 halaman

Joe Biden Bakal Undang 40 Pemimpin Dunia Bahas Perubahan Iklim

Hari Pertama Joe Biden Jadi Presiden AS — Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pertamanya di Ruang Oval, Gedung Putih di Washington, Rabu (20/1/2021). Pada hari pertamanya menjabat, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani sejumlah tindakan eksekutif di Gedung Putih. (AP Photo/Evan Vucci)

Presiden Joe Biden pada Jumat (26/3) mengundang 40 pemimpin dunia untuk menghadiri KTT tentang iklim bulan depan.

Mengutip Channel News Asia, Minggu (28/3/2021) akan diadakan pada tanggal 22 dan 23 April 2021.

"KTT tentang Iklim akan menggarisbawahi urgensi - dan manfaat ekonomi - tindakan iklim yang lebih kuat. Ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) November ini di Glasgow," kata Gedung Putih melalui siaran pers.

Presiden Joe Biden termasuk saingannya Vladimir Putin dari Rusia dan Xi Jinping dari China di antara undangan untuk pembicaraan iklim besar pertama pemerintahannya, sebuah acara yang diharapkan AS akan membantu membentuk, mempercepat dan memperdalam upaya global untuk memotong bahan bakar fosil yang merusak iklim, polusi, pejabat administrasi mengatakan kepada The Associated Press.

Para pemimpin dunia lainnya termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru.

Biden sedang berusaha untuk menghidupkan kembali forum yang diadakan AS dari ekonomi utama dunia tentang iklim yang digunakan George W Bush dan Barack Obama dan Donald Trump membiarkannya merana.

Para pemimpin dari beberapa penderita perubahan iklim top dunia, orang yang berbuat baik dan orang yang murtad melengkapi sebagian dari 40 undangan lainnya yang dikirimkan pada hari Jumat.

Menjadi tuan rumah KTT tersebut akan memenuhi janji kampanye dan perintah eksekutif oleh Biden, dan pemerintah sedang mengatur waktu acara dengan pengumumannya sendiri yang akan datang tentang target AS yang jauh lebih keras untuk membenahi ekonomi AS guna mengurangi emisi secara tajam dari batu bara, gas alam, dan minyak.

Sesi ini akan menguji janji Biden untuk menjadikan perubahan iklim sebagai prioritas di antara masalah politik, ekonomi, kebijakan, dan pandemi yang bersaing. Ini juga akan menjadi ujian yang sangat publik - dan berpotensi memalukan atau memberdayakan - apakah para pemimpin AS, dan Biden pada khususnya, masih dapat mendorong pengambilan keputusan global setelah pemerintahan Trump menarik diri secara global dan mengguncang aliansi yang telah lama ada.

Cuaca Panas Ekstrem Kembali Landa Brasil