Pengamat Ini Minta Kementerian BUMN Batalkan Rencana Holding UMKM, Alasan Apa?

Ekonom Faisal Basri — Faisal Basri memberikan materi bahaya rokok. (Yopi Makdori/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN diminta membatalkan rencana holding terkait sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Holding dimaksud terdiri dari 3 perusahaan pelat merah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ekonom senior, Faisal Basri mengaku, setidaknya ada dua alasan kuat meminta rencana ini tidak dilanjutkan. Pertama, kehadiran holding dinilai justru kontra produktif terhadap upaya untuk memajukan UMKM domestik karena adanya pemahaman persoalan yang keliru.

"Rencana pemerintah untuk membentuk holding UMKM justru bertentangan dengan gagasan memajukan umkm secara totalitas. Karena seolah-olah persoalan umkm hanya keuangan atau modal. Padahal, UMKM juga memerlukan akses pasar, inovasi, akses teknologi, dan lainnya," ujar dia, Rabu (13/1/2021).

Faisal mengakui, saat ini mayoritas pelaku UMKM di tanah air tengah membutuhkan bantuan permodalan atau pembiayaan untuk tetap tumbuh. Akan tetapi, persoalan yang menimpa mereka justru lebih dari sekedar pembiayaan.

"Karena untuk berkembang mereka butuh juga akses ke informasi, akses pasar, akses teknologi untuk jadi lebih produktif efisien dan tangguh. Jadi, (pemerintah) perlu untuk membantu menyelesaikan masalah masalah mendasar yang dihadapi oleh UMKM," terangnya.

Saksikan Video Ini

Pemerintah terus mendorong UMKM untuk sanggup bersaing di pasar global. Ini dibuktikan oleh sejumlah UMKM binaan BRI dengan memamerkan produknya yang ternyata punya kualitas tak kalah dari produk impor.

2 dari 2 halaman

Alasan Lain

Faisal Basri (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Kedua, adanya perbedaan bisnis mencolok dari ketiga perusahaan pelat merah tersebut. Sehingga holding urusan UMKM ini terkesan dipaksakan kendati tidak cocok.

Dia mencontohkan, bisnis BRI selama ini lebih berfokus untuk melayani segmen umkm yang sudah bankable maupun segmen korporasi. Lalu, bisnis PMN itu lebih condong untuk perusahaan yang relatif baru, sehingga perlu yang namanya modal ventura. Sementara, arah bisnis Pegadaian itu untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.

"Jadi, harus di inget setiap jenis usaha punya karakteristik tertentu, tak bisa dipukul rata begitu saja, dan tidak akan bisa di gandeng gitu. Semua makanan enak, pecel enak, steak enak, kemudian sayur asem enak. Tapi kalau digabung jadi nya kita ngga tau (rasanya) bahkan barang kali orangnya ngga mau makan lagi," paparnya.

Oleh karena itu, dia minta dengan kesadaran penuh Kementerian BUMN mau membatalkan rencana holding tersebut. "Karena memang sesat pikir sekali, terimakasih," keras dia mengakhiri.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com