Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Capai 59 Persen

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur pengembangan Kawasa Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo Rp 1,3 triliun. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 4 Oktober 2020 pukul 21.00 WIB telah merealisasikan pagu anggaran Rp 52,08 triliun. Jumlah tersebut sekitar 59,5 persen dari total pagu anggaran Kementerian PUPR di 2020 sebesar Rp 87,61 triliun, dengan progres fisik 60 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, belanja infrastruktur terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan dan tumbuh pada masa pandemi Covid-19. Seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, hingga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pada masa pandemi Covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor. Sehingga satu-satunya yang menunjang pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah, salah satunya adalah belanja infrastruktur," kata Menteri Basuki, Senin (5/10/2020).

Untuk mitigasi dampak Covid-19, Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) melalui 16 program dengan anggaran sebesar Rp 12,32 triliun. Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Di samping itu juga dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,36 triliun untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa perluasan program Padat Karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp 1 triliun.

Kemudian pembelian produk rakyat berupa material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu ton sebesar Rp 200 milar, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 4.700 unit senilai Rp 125,04 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 250 unit senilai Rp 5,28 miliar,

Lalu pembelian karet petani di Bengkulu senilai Rp 20 miliar, pengadaan alat Light Weight Deflectometer (LWD) 33 unit senilai Rp 5 miliar. Itu digunakan untuk menguji kekuatan struktur tanah dasar/granular secara semi otomatis dan portable sehingga mudah dibawa ke lokasi proyek yang masih sulit diakses.

Produk rakyat lain berupa Big Gun Sprinkler 250 unit senilai Rp 3,75 miliar, Tandon Air 300 unit senilai Rp 1,80 miliar, dan Biodegester 500 unit senilai Rp 1,60 miliar.

Selain itu untuk mendukung peningkatan konektivitas, dialokasikan anggaran untuk pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton senilai Rp 100 miliar, dan pembelian Resin Ester 790,42 ton sebesar Rp 25 miliar.

Yuk, ikuti kisah ini maupun yang lainnya dalam Program Berani Berubah, hasil kolaborasi antara SCTV, Indosiar bersama media digital Liputan6.com dan Merdeka.com.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) bisa selesai pada akhir 2020. Jalan tol tersebut akan langsung digunakan setelah selesai pembangunannya.

2 dari 2 halaman

Kementerian PUPR Mulai Benahi Irigasi di Kawasan Food Estate Kalteng

Kementerian PUPRtengah melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di kawasan food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan pengembangan kawasan food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng). Langkah ini untuk mendukung cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045.

Pengembangan kawasan ini di antaranya dilakukan dengan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang dilakukan secara bertahap mulai pada akhir September 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat dua pengembangan food estate di Kalteng. Pertama untuk tanaman padi berada di lahan aluvial seluas 165 ribu ha yang merupakan lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) dengan leading sektor Kementerian Pertanian.

Kedua untuk tanaman singkong seluas 60 ribu ha dengan leading sektor Kementerian Pertahanan.

"Untuk tanaman padi dimulai dengan perbaikan saluran irigasi dan perbaikan jalan-jalan masuk (aksesibilitas) menuju kawasan food estate, baik yang kondisinya sudah baik 32 ribu ha, maupun yang perlu rehab dan peningkatan seluas 133 ribu ha," jelas Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

"Diharapkan pada akhir tahun 2021, kawasan food estate padi seluas 165 ribu selesai dikerjakan fisik semua dan mulai tanam full pada 2021," tambah dia.

Progres pelaksanaan di lahan Eks-PLG untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi Blok A seluas 43.500 ha dimulai konstruksinya pada 28 September 2020. Prioritas untuk tahun ini adalah rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 2.000 hektare di Dadahup (Blok A) yang ditargetkan tuntas pada akhir 2020. Anggaran konstruksi untuk blok ini sebesar Rp 831 miliar dilakukan secara multi years contract (MYC).

Sementara untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada Blok B, C, D seluas 91.500 ha rencana lelang dini pada 28 September 2020 dan ditargetkan terkontrak pada Januari 2021. Anggaran untuk blok tersebut sebesar Rp 4,4 triliun dilaksanakan secara single year contract (SYC).

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
anggaran
infrastruktur