Hingga Akhir September, Realisasi Dana PEN Terbanyak untuk PKH

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau — Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) membeberkan sejumlah realisasi dana PEN hingga 28 September 2020. Diantaranya dalam program perlindungan sosial, paling besar adalah program keluarga harapan (PKH) senilai Rp 36,3 triliun.

“Program keluarga harapan ini sudah bisa tersalurkan Rp 36,3 triliun dan diterima kepada 10 juta penerima manfaat. 10 juta keluarga sekitar 40 juta rakyat miskin di indonesia,” ujar Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadiki dalam video konversendi, Rabu (30/9/2020).

Selain itu, program Kementerian Sosial yang juga sudah berjalan dengan cukup baik adalah program kartu sembako. DImana realisasinya mencapai Rp 31,9 triliun dengan 19,4 juta keluarga penerima manfaat.

“Kita juga sudah menyalurkan program bantuan sosial tunai non Jabodetabek sebesar Rp 24,8 triliun. Dan ini juga sudah diterima oleh 9,2 juta 45 manfaat. Kita juga sudah menyalurkan pemerintah melalui program kartu pra kerja sudah disalurkan Rp 19,46 triliun terhadap 5,48 juta penerima,” rincinya.

Sementara, untuk program baru subsidi gaji untuk karyawan, telah terealisasi sebesar Rp 14 triliun dan masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Adapun penerima subsidi ini sebanyak 11,65 juta penerima.

“Ada beberapa program lain seperti program BLT dana desa dan program diskon listrik juga sudah disalurkan oleh teman-teman dari Kementerian lembaga juga oleh PLN,” kata dia.

Lainnya, untuk realisasi stimulus UMKM, Budi menyampaikan realisasinya sebesar RP 16 triliun dengan 6,6 juta penerima manfaat.

“Kita sudah menempatkan dana ke perbankan sebesar 59 triliun ini nanti akan diberikan untuk penyaluran kredit ke UMKM yang ada di Indonesia. Kita juga sudah meluncurkan program banpres produktif usaha mikro yang baru diluncurkan di bulan Agustus sama seperti bantuan subsidi gaji. Dan ini sudah disalurkan Rp 16 triliun dengan 6,6 juta penerima manfaat dalam bentuk hibah,” jelas dia. Untuk program subsidi bunga kredit mikro realisasinya sebesar Rp 2,97 triliun kepada 7,67 juta debitur UMKM.

Selanjutnya, untuk program padat karya di sektor kementerian dan lembaga yang khususnya, penyalurannya mencapai Rp 12,76 triliun kepada sekitar 1,97 juta tenaga kerja.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo menilai pencairan dana belanja kementerian dan bansos untuk tanggulangi krisis ekonomi karena pandemi terlalu lambat. Dalam sidang paripurna kabinet 18 Juni di Istana Negara, ia semprot para menteri yang hadir.

2 dari 2 halaman

Ekonom: Masalah Utama Penyaluran PEN Terletak pada Data

FOTO: Melihat Proses Pengemasan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat — Pekerja memindahkan paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah pusat menyalurkan paket bansos selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

yang terkendala data.

“Untuk yang berkaitan dengan demand side sebetulnya cukup besar yaitu Rp 203 triliun dan sisanya sekitar Rp 400 triliun sekian itu untuk supply side. Nah di dalam demand side pemerintah ada beberapa persoalan yang dihadapi, pertama persoalan data,” kata Aviliani dalam The 2nd Series Industry Roundtable (Episode 8) Banking Industry Perspective, Selasa (29/9/2020).

Menurutnya, orang miskin baru selama covid-19 belum terdeteksi semuanya, hanya sebagian orang miskin yang telah diberikan bantuan. Tetapi untuk sebagian lagi orang miskin baru sedang diverifikasi datanya. Sehingga masalah utama dari penyaluran PEN adalah masalah data.

Lanjutnya, masalah kedua, untuk bantuan subsidi gaji di bawah Rp 5 juta ini banyak merangkul sektor formal dibanding sektor informal. Padahal kata Aviliani sektor informal cukup banyak, hanya saja belum terdeteksi dari sisi pendataan Pemerintah.

“Oleh karena itu memang problem pemerintah adalah implementasinya (PEN) sampai dengan bulan September ini baru 35 persen, makanya dikatakan kita masuk jurang resesi. Mudah-mudahan di triwulan ke-4 bisa terserap, oleh karena itu mungkin yang dibutuhkan adalah gunakanlah data yang ada saja,” ujarnya.

Di samping itu, pemerintah harus mencari-cari data baru tapi susah. Kata Aviliani, lebih baik memberikan bantuan secara menyeluruh kepada data yang sudah diperoleh dahulu.