Sukses

YLKI: Subsidi Internet Lebih Penting dari Program Listrik Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan ada 7 isu aktual yang menyedot perhatian konsumen selama masa krisis Covid-19 ini. Beberapa di antaranya yakni seputar pemakaian listrik dan internet yang melonjak di tengah wabah pandemi.

Pemerintah sebenarnya telah memberikan stimulus untuk kedua bidang tersebut. Seperti memperpanjang subsidi listrik bagi pengguna daya 450 VA hingga 900 VA, serta bagi-bagi pulsa gratis untuk PNS dan masyarakat.

Namun, dalam hal ini, YLKI menilai pemerintah masih lebih mementingkan dan mendahulukan pemberian subsidi listrik ketimbang internet. Padahal menurutnya konsumen saat ini lebih membutuhkan kuota internet gratis.

"Waktu itu kami bilang, seharusnya yang disubsidi gratiskan itu bukan listrik 450 (VA), tapi internet, karena jauh lebih signifikan dibanding listrik 450 (VA)," ujar dia dalam sesi webinar, Kamis (3/9/2020).

Tulus juga mencibir pelayanan internet di Tanah Air yang masih bermasalah, sehingga menyulitkan kegiatan belajar di rumah hingga work from home (WFH) saat ini.

"Akses internet kita kan belum merata, sehingga kita lihat banyak anak-anak yang belajar di pinggir sawah, turun gunung atau bahkan memanjat pohon hanya untuk mendapatkan sinyal internet, dan juga sering gangguan," ungkapnya.

Hal berikutnya yang ia soroti yakni masalah daya beli. Menurut dia, banyak masyarakat kelas menengah bawah yang sekarang kepayahan gara-gara harus mengeluarkan uang internet hingga Rp 400 ribu per bulan untuk menunjang kegiatan online.

"Tapi Alhamdulillah sekarang pemerintah sudah memikirkan dan akan menggelontorkan pulsa lewat dana BOS dan segala macam, karena untuk golongan menengah bawah itu sangat memukul pendapatannya," pungkas Ketua YLKI.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

2 dari 2 halaman

YLKI Minta Produsen Obat Covid-19 Ikuti Standar WHO

Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) meminta pembuatan obat maupun vaksin Covid-19 harus standar kesehatan yang sudah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebab, penggunaan obat maupun vaksin Covid-19 menyangkut keselamatan dan keamanan konsumen.

Salah satu catatan YLKI adalah pengembangan calon calon obat Covid-19 hasil kerja sama Universitas Airlangga (Unair) dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI Angkatan Darat.

Tak hanya itu, dia juga mempertanyakan tujuan TNI dan BIN menciptakan obat Covid-19, yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai riset yang kredibel dan tidak dapat diproduksi massal.

“Yang terpenting harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan WHO. Protokol itulah yang harus diikuti. Artinya, harus ada proses uji klinis sampai tahap yang sempurna, tahap ketiga dan seterusnya. Sepanjang itu tidak bisa memenuhi syarat, siapa pun tidak bisa mengklaim kebenaran itu,” kata dia di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Menurutnya, di saat pandemi sekalipun tidak ada penurunan gradasi standar kesehatan WHO terhadap upaya penemuan vaksin dan obat. Sebab obat pada dasarnya digunakan dalam keadaan darurat.

“Masalah penemuan vaksin atau obat itu standarnya sama. Di negara manapun sama, baik pada saat normal maupun saat pandemi. Jadi, disaat pandemi sekalipun tidak ada penurunan gradasi standar WHO,” katanya.

Tulus meminta masyarakat lebih berhati-hati terhadap segala bentuk obat Covid-19 yang beredar, sebab secara internasional belum ada yang bisa menemukan obat yang bisa menyembuhkan.

“Seluruh vaksin di dunia saat ini sedang dalam proses uji klinis,” katanya.