Tiba di Kalteng, Jokowi Tinjau Pengembangan Food Estate

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) saling berkolaborasi dalam rangka mensinergikan program pengembangan food estate di kawasan aluvial pada lahan eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sinergi perencanaan infrastruktur irigasi dan pertanian yang dilakukan antara Kementerian PUPR bersama Kementan bertujuan untuk mengembangkan food estate yang modern di Kalteng.

"Jadi kita memang fokusnya untuk menyiapkan food estate yang modern, sehingga nantinya tidak hanya dimanfaatkan saat produksi tetapi juga pasca produksi," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2020).

Dalam pengembangan food estate ini, menurut Menteri Basuki, Kementerian PUPR mendukung manajemen water melalui rehabilitasi dan peningkatan saluran dan jaringan irigasi, baik mulai irigasi primer, sekunder, tersier maupun kuarternya. Sementara Kementan sebagai pelaku utama untuk menyiapkan agriculture practice, seperti penyiapan saluran cacingan, cetak sawah, pupuk, bibit, hingga pasca produksi.

Selain itu, kedua kementerian juga sudah sepakat bekerja pada 2020 ini untuk memprioritaskan lahan seluas 28 ribu hektare (ha) di kawasan tersebut.

"Karena musim tanamnya adalah bulan April - September dan Oktober-Maret. Untuk itu, kami mempersiapkan untuk musim tanam Oktober-Maret," ujar Menteri Basuki. 

Food estate kawasan aluvial pada lahan eks-PLG tersebut memiliki lahan potensial seluas 165 ribu ha. Dari lahan potensial tersebut, seluas 85 ribu ha merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

Sementara 79.500 ha sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi. Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk 2021 dan 2022.

Sedangkan dari 85.500 ha lahan fungsional, sekitar 28 ribu ha kondisi irigasinya baik. Sementara 57.200 ha lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,05 triliun.

Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai 2020 hingga 2022, dengan rincian 2020 seluas 1.210 ha senilai Rp 73 miliar. Pada 2021 seluas 33.335 ha senilai Rp 484,3 miliar dan 2022 seluas 22.655 ha senilai Rp 497,2 miliar.

Pada Tahun Anggaran 2020, kegiatan rehabilitasi irigasi yang dilakukan Kementerian PUPR meliputi 4 kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 ha dengan anggaran Rp 26 miliar dan dua kegiatan perencanaan seluas 164.595 ha dengan anggaran Rp 47 miliar.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pertemuan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antar Kementerian dalam membangun program yang menjadi prioritas Pemerintah.

"Intinya kerja sama Kementerian akan saling membutuhkan. Karena tidak ada pertanian tanpa air, sedangkan jaringan irigasi itu membutuhkan air yang disiapkan oleh Kementerian PUPR. Jadi sesudah water manajemennya selesai, Kementan baru memulai persiapan pertaniaannya, prasarananya, dan alat-alatnya," tutur Syahrul Yasin Limpo.