Sukses

Diam-Diam Sambangi KPK, Erick Thohir Minta Pengawalan Dana PEN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diam-diam menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (8/7/2020). Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Erick datang melalui pintu belakang markas antirasuah.

Saat ditanya soal kunjungannya, Erick berkata bahwa dirinya datang untuk membahas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Diskusi PEN. (Ditemui) semua pimpinan," ujar Erick yang langsung masuk ke dalam mobilnya.

Atas hal itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memberikan penjelasan terkait kedatangan Erick Thohir ke kantor KPK. Arya menyebut, Erick beserta jajarannya datang untuk meminta bantuan KPK dalam mengawal dana pemerintah untuk PEN.

"Kita minta ke KPK minta pendampingan supaya dana yang diberikan negara ini dapat disalurkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku jadi nggak melanggar hukum," ujar Arya dalam keterangannya, Rabu (8/7/2020).

Lebih lanjut, Arya menjelaskan bahwa BUMN memiliki setidaknya 3 peran dalam penanganan PEN ini. Pertama ialah keterlibatan BUMN penjaminan, Jamkrindo dan Askrindo dalam menjamin kredit modal kerja UMKM.

Kedua, berkaitan dengan penanaman modal negara (PMN). Ketiga, berkaitan dengan dana investasi atau dana talangan kepada BUMN tertentu.

2 dari 5 halaman

Kerja Sama dengan KPK

Diharapkan dengan kerjasama bersama KPK, dana negara yang disuntikkan ke BUMN dapat digunakan dengan bijak dan tepat sasaran.

"Dengan pendampingan tersebut kita harap penggunaan anggaran ini bisa dikawal dengan baik," lanjutnya.

Saat datang, Arya bilang bahwa Erick dan jajarannya disambut dengan sangat baik oleh perwakilan KPK.

"KPK menyambut tadi sangat bagus, sangat baik sambutannya, dimana kita inisiatif meminta pendampingan dari KPK (untuk pengawalan dana PEN)," ujarnya.

3 dari 5 halaman

Erick Thohir Diam-Diam Temui Pimpinan KPK

Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/7/2020). Erick datang melalui pintu belakang markas antirasuah.

Saat keluar dari Gedung KPK lewat pintu belakang, Erick mengaku habis bertemu dengan pimpinan KPK. Dia tak mau banyak bicara soal pertemuannya kali ini.

"Diskusi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," ujar Erick yang langsung masuk ke dalam mobilnya, Rabu (8/7/2020).

Saat ditanya lebih jauh soal pertemuannya, Erick tak mau membeberkan lebih rinci. Dia hanya mengatakan kedatangannya diterima seluruh pimpinan lembaga antirasuah.

"(Ditemui) semua pimpinan," kata dia.

Seperti diketahui, Erick Thohir mengungkap bahwa saat ini sudah ada 53 kasus korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara.

"Memang sekarang ini sudah 53 kasus korupsi yang saya temukan saat ini," ungkap Erick Thohir dalam sesi webinar, Kamis 2 Juli 2020.

Dia kemudian memetakan mana saja BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, bisnis, atau campuran dari keduanya. Langkah itu dimaksudkan agar tidak timbul kecurigaan antar sesama perusahaan pelat merah.

"Ini kita mapping supaya KPI (Key Performance Indicator) direksi jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lain," jelas dia. 

4 dari 5 halaman

KPK Siap Jemput Bola

Atas pengakuan Erick, KPK memintanya menyerahkan data-data soal puluhan perusahaan pelat merah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku siap "jemput bola" agar mendapatkan bukti dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah perusahaan BUMN tersebut.

"Sebaiknya Pak Erick enggak cuap-cuap saja, beliau kan tau alamat kantor KPK. Malahan tercatat sudah sampai 2 kali berkunjung ke kantor KPK dan kami juga sudah pernah courtesy call ke kantornya," ujar Nawawi kepada wartawan, Minggu (5/7/2020).

"Atau jika perlu, KPK yang akan datang menjemput data-data kasus korupsi yang dimiliki Pak Erick," sambungnya.

Menurut dia, ini bukan pertama kalinya Erick Thohir mengungkap dugaan praktik korupsi di kementeriannya. Erick Thohir sebelumnya pernah buka-bukaan soal adanya mafia alat kesehatan.

"Saya jadi tertarik untuk 'meminta' data tersebut dari beliau, mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK," ucap Nawawi. 

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: