Sukses

Bank Sentral Jepang Miliki Direktur Eksekutif Wanita Pertama dalam 138 Tahun

Liputan6.com, Jakarta Bank Sentral Jepang baru saja menunjuk direktur eksekutif wanita pertamanya dalam 138 tahun. Tokiko Shimizu, merupakan bankir berusia 55 tahun,yang  diangkat sebagai bagian dari perombakan besar-besaran di tubuh Bank of Japan.

Dia menjadi salah satu dari enam eksekutif dalam tim yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi harian bank sentral di Negeri Sakura.

Melansir laman CNN, Selasa (12/5/2020), Shimuzu mulai bekerja untuk Bank of Japan pada tahun 1987. Dia mengambil peran di divisi pasar keuangan dan dalam operasi valuta asing, dan menjadi manajer umum untuk Eropa dan wakil kepala di London periode 2016 dan 2018.

Bank of Japan didirikan pada Oktober 1882. Jumlah wanita bekerja di Bank Sentral Jepang mencapai 47 persen, tetapi hanya 13 persen menguasai posisi manajerial senior dan hanya 20 persen berada pada posisi ahli yang berurusan dengan urusan hukum, sistem pembayaran dan catatan bank, menurut data bank tersebut.

Perempuan telah diwakili dalam dewan kebijakan - badan pembuat keputusan tertinggi yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan moneter - karena kebijakan itu dibentuk pada tahun 1998.

Tetapi hanya 1 dari 9 anggota dewan adalah seorang perempuan. Bank  Sentral belum pernah memiliki gubernur perempuan, tidak seperti Federal Reserve atau Bank Sentral Eropa.

 

2 dari 2 halaman

Kesetaraan Gender

Selama dekade terakhir, tantangan demografis dan meningkatnya jumlah wanita berpendidikan tinggi perlahan-lahan mulai mengubah struktur manajemen yang didominasi pria Jepang.

Apalagi wanita menyumbang 51 persen dari populasi di Jepang, menurut data Bank Dunia pada 2018. Negara ini berada di peringkat 121 dari 153 negara dalam indeks kesenjangan gender global Forum Ekonomi Dunia terbaru.

Negara ini juga berada di peringkat terbawah di antara negara-negara G7 untuk kesetaraan gender, menurut WEF,. Meskipun Perdana Menteri Shinzo Abe berjanji untuk memberdayakan perempuan yang bekerja melalui kebijakan yang disebut "womenomics."