Sukses

DPR Dukung Adanya Wakil Menteri ESDM

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) semlat mengusulkan adanya wakil menteri untuk membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam pekerjaannya, khususnya dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT).

Usulan tersebut didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR RI menyatakan, sebenarnya keberadaan wakil menteri merupakan hak pregoratif Presiden.

"Tapi kan energi ini tantangannya banyak, sangat luas cakupannya. Apalagi tantangan ketersediaan dan kemandirian energi itu perlu kerja keras banyak orang. Jadi kalau pun ada (wamen) saya setujulah," ujarnya di Jakarta, Rabu (06/11/2019).

Lanjut Sugeng, sektor energi memang cukup padat sehingga Menteri ESDM dianjurkan memiliki satu wakil menteri. Dia menegaskan, jika memang yang dibutuhkan adalah wakil menteri yang fokus mengurusi EBT, maka sebaiknya dipilih untuk benar-benar menuntaskan persoalan EBT.

"Ini tidak main-main dunia itu. Tadi disinggung Paris Agreement, fokusnya energi dan lingkungan. Zero emisi powerplant khususnya baru bara harus dishutdown," pungkasnya.

Kendati demikian, hal tersebut kembali kepada Presiden. Sugeng menekankan, Komisi VII DPR tidak mendesak untuk pengangkatan wakil menteri.

"Bukan berarti komisi VII desak, bukan. Tapi mendukung adanya wamen ESDM supaya masing-masing ditangani fokus, clear, dan berkelanjutan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Arifin pun sempat menjawab ketika ditanya soal wakil menteri. Menurutnya, tentu pekerjaan akan lebih ringan jika ada yang membantu.

"Kalau dibantuin (wakil menteri kerja) kan lebih enak,"‎ kata Arifin, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

2 dari 3 halaman

Jokowi Perintahkan Menteri ESDM Evaluasi Harga Gas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mengevaluasi harga gas khususnya bagi industri dalam negeri.

Jokowi mengakui, saat ini harga gas cukup mahal jika dibandingkan negara-negara tetangga. Evaluasi ini dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.

"Saya sudah menyampaikan kepada Menteri ESDM kemarin betul-betul harga gas itu dilihat lagi beban-benan mana yang menyebabkan harga itu menjadi sebuah angka yang kalau dilihat oleh industri di negara-negara lain harga kita ini terlalu mahal," kata Jokowi kepada wartawan, Kamis (1/11/2019).

Indikasi awal, Jokowi memperkirakan mahalnya harga gas ini karena mahalnya harga penyambungan pipa dari Dumai hingga ke Pulau Jawa.

Dia mengaku, dari laporan Kementerian ESDM, harga gas di hulu masih dalam taraf normal. Namun jika dilihat di hilir, harag tersebut terlalu mahal.

Tidak hanya itu, demi menurunkan harga gas, Jokowi juga meminta kepada Kementerian ESDM untuk mengutamakan kebutuhan gas dalam negeri sebelum diekspor ke negara tetangga.

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri ESDM yang baru agar ini mulai dilihat agar bisa digunakan untuk kepentingan industri-industri dalam negeri agar lebih efisien. Jangan sampai itu dibawa ke luar sehingga harga gas di dalam malah lebih mahal dari yang di luar. Sudah saya pesan kemarin, kemarin pagi," tegas Jokowi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Operator Baru Blok Corridor Diminta Jaga Produksi Gas
Artikel Selanjutnya
Potensi Energi Terbarukan di Indonesia Baru Dimanfaatkan 8 Persen