Pejabat BUMN Kena OTT Lagi, Ini Kata Kementerian BUMN

20160725-Gedung Kementrian BUMN-AY — Gedung Kementrian BUMN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Agro Industri dan Farmasi Wahyu Kuncoro mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Perum Perindo sebagaimana yang disampaikan oleh KPK ke media pada Senin (23/9/2019).

Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum.

"Selanjutnya, Kementerian BUMN meminta manajemen Perum Perindo untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air," kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (24/9/2019).

"Kementerian BUMN menghormati dan menjunjung asas praduga tidak bersalah, termasuk mengenai non aktif Direksi akan dikonsultasikan pada Biro Hukum Kementerian BUMN. Kementerian BUMN bersama Perum Perindo siap bekerjasama dengan KPK dalam menangani kasus ini," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi tegur Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignatius Jonan terkait defisit neraca perdagangan mencapai US$ 2,14 miliar.

2 dari 3 halaman

KPK Tangkap Tangan Pejabat BUMN

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini tim penindakan menyasar DKI Jakarta dalam operasi senyap yang dilakukan.

"Kami konfirmasi, hari ini ada tim yang bertugas di Jakarta," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat dikonfirmasi, Senin (23/9/2019).

Laode Syarif mengatakan, penindakan yang dilakukan tim berdasarkan informasi akan terjadinya tindak pidana suap antara pihak swasta dengan direksi BUMN di bidang perikanan.

"Terkait dugaan akan terjadinya transaksi antara pihak swasta yang bergerak di bidang importir ikan dengan pihak Direksi BUMN di bidang perikanan," kata Laode Syarif.

Dalam operasi senyap kali ini, tim mengamankan total 9 orang di Jakarta dan Bogor. Tiga orang diantaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir.

Sesuai dengan KUHP, KPK memiliki waktu 1×24 untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

3 dari 3 halaman

Pejabat BUMN Ditangkap, KPK Sita USD 30 Ribu

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di DKI Jakarta dan Bogor.

"KPK mengamankan total 9 orang di Jakarta dan Bogor pada siang dan malam ini," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat dikonfirmasi, Senin (23/9/2019).

Mereka yang diamankan tiga orang diantaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo), serta pihak swasta importir.

"Tim mengamankan barang bukti berupa uang sebesar USD 30 ribu atau lebih dari Rp 400 juta," kata Laode Syarif.

Laode Syarif mengatakan, uang tersebut diduga fee jatah kuota impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta. "Salah satu jenis ikan yang teridentifikasi saat ini adalah ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan Salem," kata Laode Syarif.

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, KPK diberi waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Kementerian BUMN
Organisasi
Kementerian BUMN merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN).
Lihat Selengkapnya
Kementerian BUMN
OTT