Prabowo: BUMN Bukan Milik Direksi dan Sumber Dana Penguasa

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah milik negara. Sebab itu, perusahaan negara bukan untuk dimanfaatkan segelintir orang saja.

Dia menegaskan, BUMN bukanlah milik direksi atau komisaris dalam jajaran manajemen yang telah ditunjuk sebelumnya. Apalagi jadi sumber pendanaan bagi penguasa.

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia, BUMN-BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Dia turut menyoroti banyaknya jumlah BUMN yang ada di Indonesia. Termasuk menghitung jumlah anak dan cucu perusahaan. Sebagai langkah strategis, dia membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengelola BUMN.

"Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah Dana Kedaulatan kita sovereogn wealth fund, kita menemukan ada 1.074 BUMN, dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perudahaan bahkan ada yang punya cicit perusahaan, ini luar biasa," bebernya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah mampu menghemat Rp 50 triliun dari langkah perampingan badan usaha milik negara (BUMN). Ditargetkan penghematan bisa mencapai hingga Rp 70 triliun sampai akhir tahun ini. 

"Dengan perampingan BUMN, hari ini saja kita sudah menghemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun hanya dari biaya gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas," ujar kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Penghematan yang dicapai pemerintah, kata Prabowo, sejatinya bisa untuk membangun fasilitas rakyat seperti puskesmas, sekolah, renovasi rumah untuk rakyat.

Prabowo sebelumnya mengaku pemerintah telah menutup 290 BUMN dari 1.074 BUMn di Indonesia. Jumlah tersebut akan kembali dikurangi hingga akhir tahun.

“Kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” jelas dia.

Menurut Prabowo, pemerintah hanya akan mempertahankan BUMN yang mampu memberikan nilai tambah. “Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ujarnya.