Sukses

BERITA TERKINI:JELANG PENGUMUMAN KABINET JOKOWI JILID 2

Pemerintah Berhak Ambil Alih Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemindahan ibu kota Indonesia belakangan ini diterpa isu baru. Lahan yang akan menjadi lokasi ibu kota baru menempati lahan PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Perusahaan tersebut pemasok stategis PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), anak usaha APRIL Group yang juga masih bagian usaha dari Royal Golden Eagle (RGE) milik Sukanto Tanoto.

Menurut Dr. Rio Christiawan, Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya, pemerintah berhak mengambil alih lahan berstatus konsesi HTI sewaktu-waktu.

"Konsesi itu kan ada Hak Guna Usaha (HGU), ada HTI. Sesuai hukum, ya, lahan HTI bisa diambil alih oleh pemerintah kapan saja untuk kepentingan umum, dan tidak ada kompensasi," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, seperti ditulis Minggu (21/09/2019).

Rio menambahkan, lahan HTI bersifat pinjam pakai, yang mana pemegang konsesi "meminjam" lahan dari pemerintah dan memanfaatkannya untuk kepentingannya, namun harus menerima konsekuensi jika lahan tersebut diambil kembali.

Kemudian, bagaimana jika pemerintah ingin mengambil alih lahan berkonsesi HGU?

 

2 dari 3 halaman

Tunggu Masa Konsesi Habis

Pengamat Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Sadino menyatakan hal itu bisa dilakukan, namun pemerintah harus menunggu hingga masa berlaku sertifikat HGU yang diberikan pada pemegang konsesi habis.

"Misalnya, 25 tahun atau 35 tahun. Saya kira tidak ada celah untuk pemegang konsesi memperpanjang masa berlaku HGU, karena pertimbangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pasti tidak mengizinkan," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com.

Sementara, jika perusahaan memiliki aset di atas tanah HGU tersebut, seperti tanaman atau bangunan, akan ada kompensasi, meski nilainya tidak seberapa.

Sadino juga mengatakan, proses pembebasan lahan ini diperkirakan memakan waktu 5 tahun, sesuai dengan target pemindahan ibu kota yang direncanakan pemerintah. Secara bertahap, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan sesuai ketersediaan lahan.

Bagaimana jika ada lahan masyarakat adat yang mungkin di masa depan akan diambil alih pemerintah juga? Sadino menjawab, itu sebenarnya urusan pemerintah daerah.

"Pembebasan lahan itu, kan, sudah tanggung jawabnya pemerintah daerah. Kalau ada lahan adat (yang mau dibebaskan), ya, pendekatannya dari pemerintah daerah. Tapi kalau untuk kepentingan ibu kota saya kira tidak akan ada masalah," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Pemerintah Pilih Mckinsey Jadi Konsultan Pemindahan Ibu Kota Baru
Artikel Selanjutnya
672 Peserta Ikuti Sayembara Desain Ibu Kota Baru