Sukses

BERITA TERKINIPARA MENTERI JOKOWI-MA'RUF DI KABINET INDONESIA MAJU

Soal Jabatan Menteri di Periode ke-2 Jokowi, Ini Kata Mendag

Liputan6.com, Jakarta - Memasuki periode kedua masa jabatannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet. Kepada sejumlah menteri yang saat ini bertugas, ditanyakan soal kemungkinan terpilih kembali.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa perihal memilih anggota kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Dia menegaskan bahwa tugasnya adalah menjalankan perintah yang diberikan presiden.

"Tidak pernah saya berpikir dan tidak boleh berpikir itu. Sebab jadi menteri itu hak prerogatif Presiden," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

Dia pun mengatakan, dirinya berfokus untuk menjalankan dengan baik tugas yang telah diberikan Presiden hingga akhir masa jabatan. "Kita lakukan dengan baik sampai akhir periode jabatan," ungkap Mendag.

Dia pun mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pembenahan dan memperkuat sistem di Kementerian Perdagangan. Dengan demikian sistem tersebut dapat menjadi titik tolak dalam bekerja, siapa pun yang menjabat sebagai Mendag nantinya.

"Dan saya meyakinkan juga siapa pun yang menjabat itu tidak akan ada masalah. Kami sudah mempersiapkan semuanya. Saya dan teman-teman di Kementerian Perdagangan, mereka ready," tegas Mendag.

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

Mendag Angkat Bicara soal Kasus Suap Impor Bawang Putih

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengaku tidak mengetahui nama-nama pelaku importir yang melakukan suap terkait izin impor bawang putih. Pernyataan ini, merespon kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

"Saya tidak tau, belum tau (pelaku impotirnya). Kalau ada nama-nama itu, pasti tidak akan dapat izin dan di-blacklist, pasti, tapi kan kami lihat dulu pekembangannya," kata Menteri Enggar saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8).

Menteri Enggar menekankan, proses perizinan terkait impor bawang putih sendiri dilakukan di bawah lingkungan kementeriannya. Sehingga, persoalan perizinan di luar dari kementeriannya dinyatakan bukan tanggungjawabnya.

"Sekarang ngapain itu orang asal memenuhi persyaratan kan begitu ada rekomendasi, proses rekomendasi dia tanam, lakukan lah dengan benar, ngapain pakai nyuruh-nyuruh orang," jelasnya.

Menteri Enggar pun mendukung penuh proses penyelidikan KPK yang saat ini sedang berjalan. Ke depan dia berharap kejadian seperti ini tidak lagi terjadi.

Seperti diketahui, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 11 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT). Operasi penindakan dilakukan usai terjadi transaksi suap terkait impor bawang putih.

"KPK sebelumnya menerima informasi akan terjadi transaksi terkait dengan rencana impor bawang putih ke Indonesia," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Kamis (8/8/2019).

Agus mengatakan, mereka yang terjaring operasi senyap diduga melakukan tindak pidana suap melalui sarana perbankan.

"Tim KPK mengamankan bukti transfer sekitar Rp 2 miliar," kata Agus.

Mereka yang diamankan di antaranya dari unsur swasta pengusaha importir, supir dan orang kepercayaan anggota DPR-RI, dan pihak lain.

"Selain itu dari orang kepercayaan anggota DPR-RI ditemukan sejumlah mata uang asing berupa USD yang masih dalam proses perhitungan dan penelusuran," kata Agus.

3 dari 4 halaman

Gandeng Pengusaha, Mendag Genjot Ekspor ke China

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bertemu dengan pengusaha Indonesia yang tergabung dalam anggota Indonesia Chamber of Commerce (INACHAM) untuk menerima masukan terkait hambatan perdagangan dengan China. Pertemuan digelar Sabtu pekan lalu di Shanghai, dalam rangkaian kunjungan kerjanya.

INACHAM merupakan Kamar Dagang Indonesia yang terdiri atas beberapa komisi yang mencerminkan visi dan misi organisasi untuk mewadahi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Salah satu isu yang dibahas yaitu terkait perlakuan impor yang diterapkan China dan perbedaan tarif beberapa produk dengan negara lain.

“Kami berupaya mendapatkan tarif yang sama dengan yang diterapkan China kepada negara lain dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk memperoleh hal itu,” ungkap Enggar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Sebelumnya, Enggar bertemu dengan Minister of General Administration of Custom China(GACC), Ni Yuefeng guna mengatasi kendala yang ditemui dalam perdagangan kedua negara. Tindak lanjut dari pertemuan ini juga akan dilakukan di pertemuan dengan Menteri Perdagangan China dan pertemuan Kemitraan Ekonomi Comprehensif Regional (RCEP) Tingkat Menteri yang dijadwalkan berlangsung pada 1−3 Agustus mendatang.

Dia menambahkan, Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun telah melakukan hal yang positif dengan memprioritaskan diplomasi ekonomi dan menampung berbagai keluhan yangmasuk.

Enggar juga mengapreasi langkah Dubes Djauhari yang kerap melakukan lobi untuk kemudian diteruskan kepada Mendag guna dilakukan pembicaraan dengan pihak China. Kunjungan ke Xinfadi International Exhibition Center of Agricultural ProductsDalam rangkaian kunjungan kerja, Mendag juga mengunjungi Xinfadi International Exhibition Center of Agricultural Products di Beijing, pada Jumat 19 Juli 2019.

“Tinjauan ini merupakan studi yang dimaksudkan agar pengembangan pasar rakyat di Indonesia dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai kepentingan rakyat, termasuk para petani dan peternak di seluruh Indonesia,” jelas dia.

Dalam kunjungan tersebut, Mendag melihat konsep pasar induk yang terintegrasi dengan baiksehingga dapat memperpendek mata rantai distribusi produk-produk pertanian dan peternakanyang menguntungkan petani dan peternak.

“Kami menerima tawaran kerja sama untuk membangun pasar. Namun, kami akan mempelajariterlebih dahulu konsep pasarnya, seperti sistem pengelolaan, pembagian zonasi, dan lainnya.Bahkan, pasar-pasar di China juga sudah menjual produknya secara daring,” ungkap dia.

Hal menarik lainnya, lanjut Enggar, pemotongan hewan ternak di China dilakukan di rumah potong hewan (RPH) yang sudah terakreditasi. Suplai dari masing-masing RPH juga sudah tercatatjumlahnya sehingga pengendalian harga bisa lebih mudah dimonitor.  

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Sah, Ponsel BM Tak Bisa Lagi Digunakan di Indonesia
Artikel Selanjutnya
UKM Pangan Award, Cara Mendag Dorong Pengusaha Indonesia Mendunia