Tinggalkan Layanan Berbelit-belit, Pemda Diminta Bangun Mal Layanan Publik

Perwakilan Provinsi Ombudsman RI berdiskusi dengan petugas di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Jumat (8/11). Kunjungan ini bentuk apresiasi Ombudsman RI terhadap semangat peningkatan kualitas pelayanan publik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan siap membantu Pemerintah Daerah yang hendak membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Kita ingin percepatan dalam peningkatan pelayanan publik termasuk melalui pembangunan MPP di Indonesia. Kami akan memberikan asistensi setiap daerah yang akan membangun MPP," kata dia lewat sebuah keterangan tertulis, Selasa (2/7/2019).

Menurutnya, masyarakat ingin ada percepatan dalam sektor pelayanan publik. Oleh karenanya, konsep MPP yang mengintegrasikan segala jenis pelayanan dalam satu gedung dinilai tepat.

"Proses pelayanan yang terkesan lama dan berbelit-belit mulai ditinggalkan. Saya yakin dengan komitmen pimpinan maka segala tantangan birokrasi tersebut dapat diatasi dengan baik," ujar dia.

Selain didukung oleh pegawai yang berkompeten, ia meneruskan, operasional Mal Pelayanan Publik juga harus menggunakan teknologi yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.

"Harapan publik terhadap pelayanan publik adalah kecepatan. Untuk itu konektivitas dan kecepatan menjadi hal terpenting dari pelayanan publik," tegasnya.

Saat ini, seluruh negara dunia disebutnya tengah berlomba untuk memberikan layanan publik terbaik bagi masyarakat. Begitu pula dengan Pemerintah RI, sambungnya, yang memiliki komitmen kuat untuk membangun dan mengembangkan Mal Pelayanan Publik.

"Semua negara berlomba untuk membangun pelayanan publik. Bahkan negara kecil seperti Georgia saja memiliki 400 layanan publik," tukas Menteri Syafruddin.

2 dari 3 halaman

Tingkatkan Pelayanan Publik, Kementerian PANRB Gandeng Georgia

Uji coba Mal Pelayanan Publik Banyumas, sebelum resmi diluncurkan pada 10 Januari 2019. (Foto: Liputan6.com/Humas Pemkab BMS/Muhamad Ridlo)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin melakukan kunjungan kerja ke Georgia untuk memperkuat kerjasama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Saat bertemu dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, Syafruddin mengatakan Kementerian PANRB selalu membuka diri untuk belajar dan menimba pengalaman positif dari negara-negara sahabat agar dapat terus menghasilkan inovasi pelayanan publik berkelas dunia.

"Saya berharap kunjungan kerja ini dapat bernilai strategis bagi penguatan kerjasama dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta berbagi pengalaman dan pengetahuan diantara dua negara," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Dalam bidang pelayanan publik, Indonesia belajar banyak pada praktik pelayanan publik terbaik Georgia yaitu Public Service Hall dan Service Centre of Police. Untuk itu saat kunjungan kerja ini, turut serta juga perwakilan dari pemerintah daerah, tenaga pengajar dan berbagai elemen lainnya untuk mempelajari pelayanan publik di Georgia.

Pada pertemuan tersebut, Syafruddin menjelaskan program reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Terkait hal itu maka Kementerian PANRB telah menjalankan lima langkah strategis untuk meningkatkan kualiatas pelayanan publik di Indonesia.

Diantaranya adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran. Strategi kedua adalah pendirian 16 mal pelayanan publik (MPP) untuk memudahkan pengurusan berbagai perizinan.

"Keberadaan MPP merupakan pelayanan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah pada satu tempat sehingga menjadi mudah nyaman dan terjangkau bagi masyarakat," ungkap Syafruddin.

3 dari 3 halaman

Impelentasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Mantan Wakapolri ini juga menjelaskan pemerintah Indonesia mendorong percepatan impelentasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment, untuk membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi secara elektronik.

Kebijakan lainnya adalah open goverment partnership dimana Indonesia bersama dengan Georgia menjadi negara yang menginisiasi sistem open goverment di dunia. Melalui sistem ini maka keterbukaan informasi publik merupakan syarat mutlak untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan.

"Kebahagiaan dan kesejahteraan akan cepat terealisasi melalui program pemerintah yang fokus menjawab harapan publik," ujar Menteri Syafruddin. Indonesia saat ini juga telah memiliki sistem pengaduan nasional berbasis online bernama SP4N-LAPOR! Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan keluhan, masukan, dan saran untuk pengembangan pelayanan publik.

Menurut Syafruddin, Georgia merupakan salah satu negara yang berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Georgia menjalankan reformasi birokrasi dimulai dengan menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta melakukan pemberantasan korupsi.

"Integritas dan kualitas SDM Aparatur dibangun secara tangguh. Hal ini juga menjadi konsentrasi Pemerintah Indonesia," tegasnya.

Sehingga beberapa waktu lalu Indonesia merekrut generasi smart ASN melalui sistem online untuk memenuhi kebutuhan negara dalam mengawal pembangunan.

Berbagai upaya tersebut dilakukan pemerintah agar setiap kementerian dan lembaga berkompetisi untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik terbaik. Bukti nyatanya adalah inovasi pelayanan publik Indonesia, Peta Bencana.id milik BNPB kembali meraih penghargaan PBB dalam ajang United Nation Public Service Award (UNPSA) 2019 beberapa hari lalu saat di selenggarakan di Baku, Azebaizan. Melalui inovasi ini mendorong penanggulangan bencana di Indonesia secara simultan dengan melibatkan masyarakat.

Terakhir, Syafruddin sangat mengapresiasi sambutan yang diberikan Pemerintah Georgia terhadap delegasi Indonesia dalam melakukan kunjungan kerja untuk peningkatan pelayanan publik ini. Menurut dia, kerjasama yang telah berjalan selama ini perlu dikembangkan dalam konteks lebih luas dan lebih strategis bagi kepentingan kedua negara.