Sukses

HEADLINE HARI INI:PERPISAHAN WAPRES, MENGENANG EKSISTENSI JK DI PANGGUNG POLITIK NASIONAL

Pembangunan Rendah Karbon Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Inggris terkait Low Carbon Development Initiatives (LCID) akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

“Dengan pembangunan rendah karbon (PRK) simulasi kami menunjukkan pertembuhan ekonomi malah akan lebih baik ketimbang kita tidak menjalani pembangunan rendah karbon,” ujar Bambang, di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, H.E. Moazzam Malik, Bambang mengatakan bahwa pembangunan rendah karbon ini tidak akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan menurutnya, upaya untuk menjaga lingkungan ini justru akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka waktu menengah dan panjang.

Untuk itu, saat ini Bappenas sedang berusaha mensosialisasikan program ini keberbagai pihak. Dengan harapan, nantinya pihak-pihak tersebeut tidak akan mengkontroversi masalah pertumbuhan ekonomi dengan konservasi lingkungan.

“Karena sebenarnya kedua hal ini bisa berjalan beriringan dengan melalui Low Carbon Development Initiative ini,” tandasnya.

2 dari 3 halaman

Inggris Berkomitmen Raih Nol Emisi Gas Rumah Kaca pada 2050

Sebelumnya, Pemerintah Inggris mengumumkan komitmennya untuk mencapai batas nol emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 demi meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas udara dan keanekaragaman hayati.

Undang-undang yang ditetapkan minggu ini akan menempatkan Inggris pada jalur menjadi salah satu negara ekonomi besar pertama yang menetapkan target nol emisi dalam undang-undang.

Selanjutnya Youth Steering Group akan memberikan masukan kepada Pemerintah tentang kebijakan perubahan iklim dan lingkungan. Instrumen hukum untuk mengimplementasikan ini dipaparkan di Parlemen Inggris pada hari Rabu 12 Juni lalu. 

Ini akan mengamandemen UU Perubahan Iklim 2008. Atas saran dari para ahli independen di Komite Perubahan Iklim Perdana Menteri Inggris Theresa May dijadwalkan bertemu dengan para siswa jurusan sains dan tehnik untuk membahas target baru yang ambisius ini.

Inggris adalah negara terdepan dalam mengatasi perubahan iklim dan pemerintah menugaskan saran ini pada Oktober lalu karena kami menilai perlunya melangkah lebih jauh untuk membatasi dampak perubahan iklim.

Komite Perubahan Iklim Inggris memprediksi manfaat yang signifikan bagi kesehatan masyarakat termasuk penghematan biaya kesehatan dari National Health Services (NHS) atas kualitas udara yang lebih baik, polusi suara yang lebih minim serta peningkatan keanekaragaman hayati.

Langkah ini menunjukan bahwa Inggris berada di jalur yang benar untuk menjadi negara G20 pertama yang membuat undang-undang untuk emisi bersih nol dan negara-negara ekonomi besar lainnya diharapkan mengikuti jejak Inggris karena langkah ini sangat penting.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Pemerintah Ajukan RUU Ibu Kota Baru ke DPR Sebelum Akhir 2019
Artikel Selanjutnya
Indonesia Rugi hingga Rp 97 Triliun Akibat Ekspor Pakai kapal Asing