Terbangun Megah, Pasar di PLBN Motaain Masih Kosong

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi Pos Lintas Batas (PLBN) Motaain, NTT.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bereaksi keras atas tak difungsikannya pasar perbatasan yang berada di Pos Lintas Batas (PLBN) Motaain Nusa Tenggara Timur (NTT) . Pasar tersebut hingga kini masih kosong melompong.

Fakta itu didapatkannya pasca meninjau pos garis batas Indonesia-Timor Leste yang berada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (19/5/2019) kemarin.

Basuki pun menyatakan telah menghubungi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo, yang juga merupakan mantan Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam periode 2017-2018.

"Kemarin sore saya lihat PLBN Motaain. Saya sudah telepon Sekjen Mendagri yang dulu sebagai Sekjennya pengelola perbatasan. Itu karena ada pasar, ada pembangunan yang sudah selesai tapi belum dimanfaatkan," ujarnya di Kabupaten Belu, NTT, Senin (20/5/2019).

Sebagai informasi, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memulai pembangunan PLBN Motaain sejak 2015 lalu. Pendanaannya berasal dari APBN sebesar Rp 82 miliar.

Bangunan PLBN Motaain meliputi zona inti yang terdiri dari bangunan utama, gedung pemeriksaan kendaraan, dan power house.

Sementara pasar perbatasan termasuk ke dalam program pengembangan PLBN yang dilaksanakan pada 2017, yang juga meliputi pembangunan mess pegawai, Wisma Indonesia, tempat pencucian mobil, x-ray mobile, lapangan olahraga, hingga pos pengaman perbatasan (pamtas) TNI dan Polri.

Lebih lanjut, Menteri Basuki mendesak agar pasar perbatasan PLBN Motaain untuk segera diisi agar aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan bisa lebih bergerak.

"Itu bangunan-bangunan yang enggak murah, jadi harus segera dimanfaatkan. Jangan menunggu administratif. Harus segera dimanfaatkan untuk bisa (menjalankan) kegiatan ekonomi masyarakat," imbuh dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Saka, seorang siswa SD yang sehari-hari melintasi dua negara lewat PLBN Entikong untuk berangkat sekolah ke Indonesia.

2 dari 3 halaman

Kementerian PUPR akan Bangun 2 PLBN Tambahan di NTT

PLBN Motomasin (Foto: Liputan6.com/Maulandy R)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tambahan di garis batas antara RI-Timor Leste yang berada di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini, sudah ada tiga PLBN Terpadu yang terletak di Pulau Timor. Ketiganya yakni PLBN Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, serta PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, pos lintas batas tersebut memang sengaja dibangun, dengan salah satu tujuan untuk menciptakan pusat ekonomi baru di sisi terluar Tanah Air.

"Jadi intinya saya mau sampaikan pesan, bahwa membangun Indonesia dari pinggiran itu dengan infrastruktur bukan hanya untuk kepentingan keamanan, tapi juga untuk ekonomi masyarakat. Potensinya ada," ungkapnya di Atambua, NTT, seperti dikutip Senin (19/5/2019).

Sebagai informasi, Pulau Timor memiliki dua perbatasan darat RI-Timor Leste. Pertama, yakni antara Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan daratan utama Timor Leste.

Selain itu ada pula perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang dengan negara bagian Oecussi-Ambeno yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan Timor Leste. Total panjang perbatasan darat ini sebesar 268,8 km.

Endra melanjutkan, Kementerian PUPR pada tahun ini berinisiasi untuk membangun dua PLBN tambahan di Pulau Timor, yakni PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang dan PLBN Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara.

3 dari 3 halaman

Dana APBN

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR pada tahun ini telah menggelontorkan APBN sebesar Rp 1,7 triliun untuk membangun 11 PLBN tambahan di garis batas negara, termasuk PLBN Oepoli dan Napan.

Sementara untuk di sisi perbatasan Kabupaten Belu dan Malaka, Endra menyebutkan tetap hanya akan tersedia PLBN Motaain dan Motamasin. Itu lantaran di garis batas tersebut kini telah tersedia pos pemantauan yang dikawal pihak TNI AD.

"Untuk penambahan akan ada dua lagi tapi di sisi perbatasan dengan Timor Leste lainnya. Dari sisi utara ke sisi selatan garis batasnya sudah ada pos pemantauan yang dijaga TNI," jelasnya.

Faktor lain, sambungnya, lanskap daratan sepanjang Motaain dan Motamasin juga terbilang sulit untuk digarap. "Di sini daerahnya juga perbukitan, dan kedua di sini juga ada jurang pemisah, lembah. Itu enggak bisa dilalui," tandasnya.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
PLBN Motaain