Sukses

Soroti Perubahan Reformasi, JK Harap Sistem Pemerintahan Jadi Lebih Baik

Liputan6.com, Nusa Dua - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti sistem perubahan reformasi birokrasi yang terjadi pada masa kini.

JK menyampaikan hal itu saat membuka acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Denpasar Bali, Kamis (14/3/2019).

JK menyampaikan, dalam suatu kehidupan perubahan secara mutlak pasti akan terjadi. Perubahan-perubahan itu yang kemudian harus diikuti dan dilakukan di dalam sistem pemerintahan saat ini. Karena, menurut dia, perkembangan teknologi pun turut membawa ke arah perubahan-perubahan itu.

"Ada sesuatu yang pasti dalam kehidupan ini ialah perubahan. Perubahan dari dalam yaitu adalah pemerintahan negara akan merubah sistemnya, juga perubahan karena peningkatan teknologi akan mengubah suatu sistem cara pemerintahan berjalan," kata JK dalam sambutannya.

JK mengatakan, Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi. Salah satu bentuk reformasi itu ialah dari negara yang dulunya sentralistik dan otoriter, kini menjadi negara yang desentralisasi dan juga terbuka.

"Sekarang Indonesia mengalami perubahan yang banyak dalam hal bagaimana mengelola pemerintahan yang demokratis dan otonomi, maka tentunya seluruh sistem pemerintahan harus berubah dan harus lebih baik," kata JK.

Jusuf Kallamenambahkan, di masa reformasi birokasi tepatnya di pemerintahan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah daerah (pemda) tidak lagi perlu menunggu instruksi dari pusat. Kemudian juga kementerian dan lembaga tidak perlu lagi turun hingga ke kabupaten dan kota untuk memberikan arahan kepada aparatur setempat.

"Perubahan sistem itu harus dibarengi dengan perubahan cara dan juga pengetahuan dari pada masing-masing daerah. Karena itulah maka ada bagian-bagian yang diperkuat ialah contohnya bagaimana pemda memperkuat sistem pemerintahannya yang telah diberikan kewenangan yang lebih besar daripada sebelumnya," pungkasnya.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

JK Hadiri International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertolak ke Bali untuk membuka International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot NW/1, Kabupaten Badung, Kamis pagi 14 Maret 2019.

Dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Wapres dan rombongan terbatas lepas landas menuju Provinsi Bali menggunakan pesawat Kepresidenan BAe-RJ85 pada pukul 06.30 WIB atau 07.30 WITA.

Setelah menempuh penerbangan kurang lebih satu jam lima puluh menit, JK akan tiba di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada pukul 09.20 WITA.

Di bandara, JK akan disambut oleh Gubernur Bali  I Wayan Koster dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali.

Kemudian JK didampingi oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan rombongan dengan berkendaraan mobil menuju BNDCC, tempat acara simposium digelar.

Setibanya di BNDCC, JK disambut oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Bupati Badung dan General Manager BNDCC untuk diantar ke lokasi acara.

Di Symposium yang mengusung tema "2019 State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Indonesia, Korea, and Southeast Asia" ini,  Wapres akan memberikan sambutan dan meresmikan Pembukaan Understanding Public Sector And Administration Reform For National Development.

Selesai peninjauan pameran pada rangkaian acara tersebut, JK dan rombongan kembali ke Jakarta pada siang harinya.

Turut serta dalam rombongan Wapres,  Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Guntur Iman Nefianto yang sudah lebih dahulu disana, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Azyumardi Azra.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Pengemudi Ojek Online Tuntut Perbaikan Tarif
Loading
Artikel Selanjutnya
JK Bakal Buka International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019
Artikel Selanjutnya
JK: Namanya Survei Internal, Mau 100 Persen Juga Bisa