Sukses

Ketua MPR Sindir soal Cicilan Utang RI yang Tak Wajar

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawarakat Rakyat (MPR) menilai ekonomi Indonesia menghadapi tiga tantangan ekonomi yang membutuhkan terobosan dari pemerintah. Salah satunya masalah pengelolaan utang.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai, pemerintah tidak bisa klaim rasio utang sekitar tiga persen adalah aman. Ini karena membayar utang Rp 400 triliun per tahun itu sangatlah besar.

"Itu setara tujuh kali dari dana yang disalurkan ke desa-desa, enam kali anggaran kesehatan," kata dia.

Ia mengatakan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Hal tersebut menjadi penting untuk jaga ketahanan ekonomi.

"Kita perlu melakukan melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel,” ujar dia, dalam sidang tahunan MPR, Kamis (16/8/2018).

Ia melanjutkan, prediksi ekonomi secara cermat tersebut terkait nilai tukar rupiah dalam perekonomian global. Selain itu, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, peningkatan daya saing komoditas dan daya ekspor.

 

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

 

2 dari 2 halaman

Ketua MPR Kritik Keras Kemiskinan hingga Utang Negara

Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengkritik keras sejumlah pencapaian pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Salah satunya soal angka gini ratio sebagai indikator ketimpangan ‎pendapatan yang terus menurun dari 0,406 menjadi 0,389.

"Penurunan gini ratio menjadi 0,389 saat ini itu lebih besar dipicu oleh turunnya pendapatan masyarakat kelas atas, dibanding naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah," kata Zulkifli di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.

Menurut dia, jumlah masyarakat golongan miskin dan hampir miskin masih besar dan sangat rentan pada perubahan harga. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan rumah tangga agar daya beli tidak turun.

"Ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia agar harga-harga bisa terjangkau," papar dia.

Zulkifli juga menyoroti soal defisit neraca berjalan yang terus membengkak hingga perlunya dilibatkan peran swasta dalam menggarap proyek infrastruktur.

"Proyek infrastruktur tidak boleh hanya dimonopoli BUMN," ujarnya.

Terakhir soal pengelolaan utang, pemerintah tidak bisa mengklaim rasio utang 3 persen adalah aman, sebab membayar utang Rp 400 triliun per tahun itu sangatlah besar. "Itu setara 7 kali dari dana yang disalurkan ke desa-desa, 6 kali anggaran kesehatan," tutur dia.

 

 

 

Loading
Artikel Selanjutnya
MPR Diminta Gelar Referendum Jika Ingin Hidupkan GBHN
Artikel Selanjutnya
MPR Belum Putuskan untuk Amandemen UUD 1945 dan GBHN