BI Relaksasi Aturan Uang Muka, Kredit Perumahan Bakal Tumbuh 14 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mulai 1 Agustus 2018 membebaskan pembayaran down payment (DP) atau disebut uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah pertama. Dengan demikian besaran DP diserahkan ke masing-masing perbankan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Erwin Rijanto mengatakan, ada beberapa alasan pelonggaran kebijakan ini. Dia menilai, saat ini siklus kredit properti masih berada pada fase rendah namun masih memiliki potensi untuk di akselerasi. Di sisi lain, penyediaan dan permintaan terhadap produk properti mulai menunjukkan penigkatan dan kemampuan debitur masih cukup baik.

"Dengan adanya peloggaran ini dari hasil diskusi kita dengan Perbanas dan juga asosiasi ini bisa tingkatkan pertumbuhan kredit properti sebesar 13-14 persen," terang Erwin di Gedung Bank Indonesia, Jumat (29/6/2018).

Hanya saja ketentuan mengenai kelonggaran KPR ini tidak bisa dijalankan semua bank. Syaratnya, perbankan yang bisa menerapkan kebijakan kelonggaran LTV ini adalah pertama, perbankan yang memiliki rasio kredit bermasalah (NPL) nett kurang dari 5 persen. Kedua, rasio NPL KPR gross kurang dari 5 persen.

"Kita tegaskan bahwa mulai 1 Agustus 2018 kita tidak atur mengenai ketentuan LTV untuk rumah pertama tapi kita serahkan ke menejemen bank. Jadi ini bukan DP 0 persen," tegas Erwin.

Dalam aturan sebelumya, aturan LTV pembelian rumah pertama BI mengatur uang muka harus 10 persen dari harga rumah, kini BI membebaskan mengenai besaran DP tersebut. Tidak hanya itu, BI juga menyederhanakan keyentuan LTV untuk urutan kepemilikan rumah.

Jika di aturan sebelumnya kepemilikan rumah ke dua diatur DP 15 persen dan rumah ke tiga dan selanjutnya DP 20 persen, kini disederhanakan menjadi DP 15 persen untuk kategori kepemilikan ruma ke dua dan seterusnya. (Yas)