Kembangkan Industri 4.0, Ekonom Dorong Pemerintah Perhatikan IKM

2018, Menko Perekonomian Patok Pertumbuhan Ekonomi Harus 5,4 Persen — Pemandangan proyek pembangunan gedung di Jakarta, Sabtu (28/4). Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pertumbuhan ekonomi wajib meningkat hingga 6 persen lebih mulai 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diharapkan sebagai pembuat kebijakan mesti memastikan pertumbuhan industri digital yang inklusif. Upaya pemerintah untuk mengarahkan perkembangan industri menuju era industri 4.0 harus juga memberikan kesempatan kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pembina Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) DKI Jakarta, Mustafa Edwin Nasution dalam Seminar Nasional di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/5/2018).

"Harus perhatikan pertumbuhan inklusif, tidak hanya perusahaan besar tapi juga IKM," ujar dia.

Edukasi dan literasi terhadap industri syariah terutama yang kecil, pun perlu ditingkatkan dan diperluas. "Agar (pelaku IKM) paham (perkembangan dan pemanfaatan teknologi), mendapat akses ke teknologi, agar mereka mampu bersaing. Tugas utama Pemerintah adalah bersama-sama making Indonesia 4.0," lanjut dia.

Dosen UI ini mengharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang tengah pesat perkembangannya.

Dia mengatakan, perkembangan teknologi yang mendorong perubahan dari sisi supply akan menghadirkan perubahan di sisi bisnis. Hal ini yang harus disadari oleh industri syariah agar bisa tetap berkembang.

"Ada pergerakan dari offline ke on-line. Masyarakat sudah terkoneksi satu sama lain. Masyarakat sudah saling terkait (oleh teknologi). Ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri," ujar dia.

Selain itu, industri syariah harus bisa berperan serta membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia 4.0 yang diharapkan bisa membawa Indonesia menjadi negara 10 besar dunia pada 2030.

"Kami mengharapkan IAEI bisa memajukan kualitas SDM ahli ekonomi Islam dan juga memberikan masukan kebijakan yang konstruktif kepada Pemerintah," ujar Mustafa.

Masyarakat, khususnya mahasiswa dan akademisi juga diharapkan dapat membuat kajian terkait ekonomi syariah, sehingga dapat menyumbangkan alternatif kebijakan kepada Pemerintah.

"Tolong skripsi, tesis, disertasi, tolong tulis soal ekonomi Islam. Sehingga bisa beri alternatif policy kepada pemerintah," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Terapkan Revolusi Industri ke-4, RI Bakal Setara dengan Jerman

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyiapkan strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia, terutama melalui peluang dari implementasi Industri 4.0. Hal ini akan membuat Indonesia sama dengan‎ Jerman, Prancis, dan China yang telah menetapkan strategi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dari revolusi industri ke-4 ini.‎

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara mengatakan,‎ langkah strategis yang perlu dijalankan, antara lain adalah peningkatan kualitas dan intensitas kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di berbagai lini. Dengan demikian, diharapkan dapat menumbuhkan inovasi dalam pengembangan sektor manufaktur nasional.

“Jadi, upaya yang harus dibangun adalah penguatan inovasi bagi sektor industri. Langkah ini perlu kolaborasi dengan seluruh stakeholder,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 23 April 2018.

Ngakan menjelaskan, sektor industri secara global saat ini sudah memasuki pada tahap revolusi industri ke-4, di mana sistem dalam proses produksi dan aspek manajemennya ditopang oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kegiatan litbang yang menghasilkan inovasi.

"Memasuki era Industri 4.0, beberapa negara maju seperti Jerman, Prancis, dan China telah menetapkan strategi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada baik di domestik maupun dunia,” kata dia.

Sementara bagi Indonesia, pada 4 April 2018, menjadi momentum bersejarah karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 yang diinisiasi oleh Kemenperin. Selain menetapkan sebagai gerakan nasional dan strategi Indonesia mempercepat implementasi untuk memasuki Industri 4.0, roadmap terintegrasi tersebut juga menjadi landasan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Melalui Making Indonesia 4.0, ucap dia, aspirasi besar yang ditargetkan adalah menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030, dengan mengembalikan kontribusi net export industri ke angka 10 persen dan peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga dua kali lipat dibandingkan biaya tenaga kerja.

"Maka itu, kami sangat berharap agar kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, akademisi serta pelaku industri mendukung penuh pelaksanaan roadmap tersebut sesuai tugas masing-masing demi kemajuan bangsa," ujar dia.