Sukses

JK Ingin Ekonomi RI Tetap Tumbuh pada Tahun Politik

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar di tahun politik, pertumbuhan ekonomi terus diupayakan sehingga tidak mengalami gangguan.

Jusuf Kalla menyampaikan hal itu saat menerima kehadiran Pusat Institut Lembang Sembilan (IL-9) di kantornya. Rencananya, IL-9 mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 25 sampai 27 Februari 2018 mendatang.

"Beliau menyampaikan dan mengingatkan supaya tema di dalam Rapimnas ini fokus kepada menumbuhkan ekonomi di tahun politik, karena kecenderungannya di tahun politik orang banyak ngomong lupa kerja. Sementara menurut beliau kampanye yang paling telak, yang paling efektif apabila bisa menunjukkan kinerja ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi, syukur-syukur bisa melampaui target yang sudah ditetapkan saat ini ya," ucap Sekjen IL-9 Eva Sundari di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Nantinya, masih kata dia, selain meminta JK untuk membuka, Rapimnas, akan hadir beberapa Kementerian serta Panglima TNI untuk memberikan pengarahan dan masukan kepada IL-9. Dirinya berharap semuanya bisa hadir.

"Rapimnas itu akan dihadiri 33 perwakilan, 4 perwakilan dari luar negeri. Dan juga kita sudah meminta para pembicara dari Kementerian-Kementerian penting, termasuk Panglima. Mudah-mudahan bisa datang," ungkap Eva.

Karena mendapat arahan seperti itu, masih kata dia, IL-9 akan berusaha mengupayakan permintaan JK. Lantaran berharap jangan sampai politik itu menyandera kesempatan ekonomi Indonesia.

"Yang diingatkan dan mungkin pesan yang disampaikan kepada banyak pihak bahwa tahun politik harusnya fokus kepada pencapaian ekonomi. Jangan sampai politik menyandera kesempatan ekonomi kita," pungkas politisi PDIP itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

2 dari 2 halaman

IMF Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI 5,3 Persen pada 2018

Sebelumnya, The International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat naik secara bertahap menjadi 5,6 persen dalam jangka menengah.

Pertumbuhan ekonomi itu akan disumbangkan dari permintaan domestik. Akan tetapi, IMF memperingatkan Indonesia mengenai peningkatan investasi infrastruktur yang dapat bebani negara.

Dalam tinjauan tahunan atas kebijakan ekonomi Indonesia yang dirilis pada Selasa 6 Februari 2018, IMF juga memproyeksikan inflasi tahunan akan tetap sekitar 3,5 persen. Diharapkan inflasi dapat terjaga baik.

Selain itu, defisit neraca berjalan diperkirakan tetap dekati dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini didorong harga komodits dan ekspor yang kuat.

Laporan IMF juga menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen pada 2018. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 2017 di kisaran 5,1 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dari target pemerintah Indonesia. Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pertumbuhan ekonomi dipatok di kisaran 5,4 persen pada 2018.

"Risiko terhadap prospek masih ada terutama lonjakan volatilitas keuangan global, ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi Amerika Serikat, penurunan pertumbuhan di China dan ketegangan geopolitik," tulis IMF, seperti dikutip dari laman Reuters, Rabu (7/2/2018).

IMF menilai, pertumbuhan global dan harga komoditas dapat membantu prospek ekonomi Indonesia. Namun risiko domestik membayangi Indonesia antara lain kekurangan penerimaan pajak dan pembiayaan fiskal yang lebih besar karena suku bunga tinggi.

IMF juga mendesak pemerintah Indonesia tetap mewaspadai risiko arus modal yang volatile dan penyesuaian fiskal 2018. Ini untuk menjaga pertumbuhan dan menjaga kondisi fiskal.

Selain itu, IMF menyambut baik kemajuan Indonesia untuk meningkatkan investasi infrastruktur. Namun, langkah tersebut harus disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia dan kemampuan ekonomi untuk serap investasi baru.

"Prioritas harus diberikan untuk pembiayaan infrastruktur dengan pendapatan dalam negeri, serta partisipasi sektor swasta lebih besar termasuk investasi langsung asing. Ini agar batasi penumpukan utang perusahaan dan kewajiban kontinjensi dari Badan Usaha Milik Negara," tulis IMF.