Sukses

Strategi Kemenhub Hadapi Puncak Mudik Natal

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus pada angkutan Natal dan Tahun Baru 2018 (Nataru) pada 22-24 Desember 2017. Untuk itu, Kemenhub telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penanganan arus angkutan Nataru.

"Puncak mudik akan terjadi mulai 22 Desember malam sampai 24 Desember. Oleh karena itu, saya mengimbau bagi yang sudah libur atau cuti sebaiknya berangkat lebih awal karena tanggal 22 akan terjadi suatu lonjakan, begitu juga tanggal 23 dan 24. Kita juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait angkutan Nataru," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya, dalam keterangan tertulis, seperti ditulis Kamis (14/12/2017).

Budi Karya Sumadi mengatakan telah memberi beberapa rekomendasi untuk angkutan darat salah satunya memeriksa kelaikan atau kondisi bus (rampcehck). Dia menuturkan, Kemenhub dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat sudah melakukan random check terhadap bus yang akan digunakan dalam angkutan Nataru.

"Ditjen Perhubungan Darat telah melakukan rampcheck terhadap bus, dalam waktu singkat kita akan lakukan double check juga pengecekan di lapangan. Ini kita lakukan secara intensif untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan karena kondisi kendaraan yang tidak layak. Untuk itu, saya imbau pemilik kendaraan untuk melakukan cek dan tidak mengoperasikan kendaraannya yang tidak layak," papar Budi Karya.

Budi juga menambahkan, tidak ada pembatasan kendaraan khususnya truk. Namun Budi mengimbau agar truk tidak beroperasi pada 22 Desember.

"Memang tidak ada pembatasan kendaraan tetapi kami imbau mulai tanggal 22 Desember agar truk tidak beroperasi kecuali untuk mengangkut barang-barang pokok. Kami juga sudah minta pengangkutan semen dan baja tidak dilakukan kecuali sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat," kata Budi.

Terkait dengan kepadatan Gerbang Tol Cikarang Utama yang sering terjadi saat liburan panjang, Budi meminta Dirjen Hubdat untuk melakukan evaluasi rancangan arus angkutan nataru.

"Cikarang Utama adalah jalur yang paling strategis. Saya menugaskan Dirjen Hubdat untuk melakukan evaluasi tentang rancangan flow seperti apa, dan kami sepakati tadi bahwa komando di lapangan adalah Kakorlantas," ujar Budi.

Lebih lanjut Budi juga menyampaikan beberapa hasil koordinasi dengan pemangku kepentingan di antaranya terkait rest area, bahan bakar minyak (BBM), layanan tol nontunai.

"Berikutnya berkaitan dengan rest area, saya minta Dirjen Perhubungan Darat, Jasa Marga dan Korlantas mengecek kendaraan yang keluar masuk rest area, serta berkoordinasi dengan Polri di lapangan. Kemudian BBM, melalui laporan Kementerian ESDM tidak ada kelangkaan pasokan BBM karena sudah dipersiapkan jumlah yang cukup dan akan mempersiapkan motor untuk distribusi," kata Budi Karya.

Untuk layanan tol nontunai (e-toll), ia menjelaskan, pihaknya meminta agar disiapkan petugas di setiap gerbang untuk membantu pengendara yang tidak membawa atau kekurangan saldo kartu nontunai.

Kemenhub juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam antisipasi adanya longsor di jalur kereta api maupun jalan raya.

Secara khusus, Menhub mengatakan akan meminta Kementerian PUPR untuk menyiapkan traktor di tempat yang berpotensi longsor agar dapat bertindak cepat jika terjadi longsor. Selain itu, petugas medis atau kesehatan akan disiapkan pada sejumlah titik.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

 

2 dari 2 halaman

Menhub Periksa Armada

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, akan memeriksa kelayakan kendaraan (rampcheck) secara rutin terhadap angkutan Natal 2017 dan tahun baru 2018.

Selain itu, Menhub juga akan mengidentifikasi lokasi titik rawan kemacetan. Budi Karya menjelaskan, rencana operasi dan kesiapan angkutan Natal serta tahun baru akan disampaikan pada pekan depan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengedukasi pengusaha truk, pengusaha bus, dan pengusaha kendaraan terkait kelayakan kendaraan.

"Kita akan lakukan rampcheck secara rutin dan intensif. Penertiban bagi kendaraan yang tidak layak jalan, karena dari identifikasi kita, banyak sekali kendaraan umum yang tidak layak," ujar Budi Karya dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (10/12/2017).

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu juga akan mengidentifikasi jalur serta titik lokasi rawan macet. Saat ini, Menhub telah menugaskan kepada seluruh direktur jenderal di lingkungan Kemenhub untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya.

"Intinya kita (Kemenhub) sudah siap," tegas Budi Karya.