Sukses

Wajib Tahu! 5 Fakta Menarik soal Pemindahan Ibu Kota RI

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa sebenarnya sudah menjadi pembahasan lama. Namun, rencana pemindahan ibu kota kini kembali diangkat dan bahkan semakin dimantapkan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan, kajian pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa akan selesai pada Desember ini. Saat ini, sudah ada beberapa lokasi yang disiapkan menjadi calon ibu kota baru.

"(Kajian) hampir selesai. Sudah muncul beberapa kandidat (lokasi ibu kota)," tegas Bambang usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017.

Dalam kajian pemindahan ibu kota tersebut, selain lokasi, ada pula skema pembiayaan dan perkiraan kebutuhan, serta lainnya. Namun, Bambang memastikan belum sampai tahap desain kotanya.

Bambang menargetkan, penyelesaian kajian atau studi ini tuntas pada akhir Desember 2017. Selanjutnya hasil dari kajian pemindahan ibu kota akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Akhir Desember ini selesai. Kemudian saya lapor ke Presiden dulu," papar Bambang.

Dalam wacana pemindahan ibu kota, terdapat beberapa fakta menarik yang ada di dalamnya. Mulai dari lokasi ibu kota baru nantinya di mana, luas lokasi baru berapa, dana yang harus dikeluarkan berapa, sumber dananya dari mana, kapan pindahnya, dan alasan pindahnya.

Liputan6.com telah merangkum beberapa fakta menarik terkait pemindahan ibu kota tersebut. Berikut uraiannya:

1. Alasan pemindahan Ibu Kota

Ada beberapa alasan yang mendorong keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta. Salah satunya adalah ketimpangan kegiatan ekonomi antara wilayah Jabodetabek dengan daerah lainnya.

Selama ini,  pemerintah mengakui adanya ketimpangan dalam strategi pembangunan perkotaan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari kontribusi Jakarta ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai 18 persen. Sedangkan ditambah dengan wilayah Jabodetabek, maka kontribusinya 25 persen dari PDB.

"Jadi seperempat ekonomi Indonesia akan di Jakarta dan sekitarnya. Kita perlu berpikir jangka panjang, Jakarta dengan segala macamproblematikanya bukan jadi pendorong. Salah-salah malah jadi penghambat," ujar Bambang.

Dia mengaku penumpukan kegiatan ekonomi sekaligus pemerintahan selama ini terpusat di Jakarta. Seolah Jakarta merupakan pusat segalanya dan Indonesia hanya Jakarta saja.

Jika dibiarkan begitu saja, maka Jakarta akan semakin padat, kemacetan semakin menjadi, dan pemukiman kumuh akan terus bertambah.

Selain itu, pemerintah ingin memisahkan kota ekonomi dan kota pusat pemerintahan di mana nantinya Jakarta yang akan menjadi kota pusat ekonomi atau bisnis, dan calon ibu kota baru akan menjadi kota pusat pemerintahan.

1 dari 5 halaman

Selanjutnya

2. Lokasi calon Ibu Kota baru

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya bukan merupakan hal yang baru. Presiden RI pertama, Soekarno pernah memimpikan Ibu Kota Provinsi Kalteng tersebut menjadi pusat pemerintahan.

Wacana tersebut terus bergulir hingga pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Jokowi meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas kembali mengkaji pemindahan ibu kota pemerintahan.

Sayangnya, saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah mana saja yang dipilih sebagai calon ibu kota, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro hanya menyebut ibu kota baru akan berada di luar jawa.

"Daerahnya A, B, C. Tidak bisa saya sebutkan, yang pasti di luar Jawa," ujar Bambang.

Jauh sebelumnya, Bambang juga pernah menyebut Kalimantan menjadi daerah yang cocok sebagai ibu kota negara.

"Yang pasti di luar Jawa. Kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan," Bambang menerangkan.

Bambang bilang, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan. Ada pun ibu kota baru Indonesia akan digantikan di Kalimantan. Hal ini layaknya di negara lain, seperti Amerika Serikat (AS) dan Brasil.

"Jakarta tetap jadi pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan. Sedangkan ibu kota baru Kalimantan jadi pusat administrasi pemerintahan, seperti New York dan Washington DC di AS, serta Brazilia dan Sao Paulo di Brasil," ucapnya.

2 dari 5 halaman

Selanjutnya

 3. Luas dan kondisi calon Ibu Kota baru

Salah satu calon ibu kota baru Indonesia terkuat saat ini adalah Kota Palangkaraya. Luas Kota Palangkaraya sendiri diperkirakan hampir 4 kali lipat jika dibandingkan dengan Jakarta yang memiliki luas 660 Km2, yakni sekitar 2.400 km2. Kota Palangkaraya terbagi atas 5 kecamatan, yaitu Pahandut, Sabangau, JekanRaya, BukitBatu, dan Rakumpit.

Kota Palangkaraya memiliki kondisi jalan lebar dengan jumlah penduduk tidak begitu banyak, yaitu hanya sekitar 370 ribu orang, sehingga menjadikan kota ini bebas macet, tak seperti pada kota-kota lain di tanah air.

Pembangunan di Kota Palangkaraya masih belum terlalu masif. Terbukti dengan hanya ada satu pusat perbelanjaan modern, dan satu bioskop yang berada persis di dekat bundaran besar.

Namun, sedikit demi sedikit Kota Palangkaraya terus berkembang ini terbukti dengan adanya pertokoan yang tampak mulai masif pada sepanjang jalan-jalan protokol, termasuk jaringan retail modern seperti Alfamart dan Indomaret, serta penginapan dan hotel yang mulai menjamur.

Untuk transportasi di Kota Palangkaraya, masih dijumpai transportasi sungai seperti kapal kelotok. Jika di darat, terdapat transportasi umum angkot, namun masyarakat menyebutnya dengan nama taksi. Angkot ini mulai beroperasi mulai dari jam 6 pagi hingga sore hari.

3 dari 5 halaman

Selanjutnya

4. Skema pembiayaan dan besarnya biaya untuk pemindahan ibu kota

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas terus melakukan kajian pemindahan Ibu Kota negara. Terlebih Presiden Jokowi tak ingin hal tersebut memberatkan APBN. Kajian ini ditargetkan selesai pada 2017.

Rencananya, untuk skema pendanaan pemindahan ibu kota, pemerintah akan menggandeng pihak swasta.

"Skema (pendanaan) kerja sama pemerintah dan swasta," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Skema pendanaan tersebut dikenal dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Bambang tidak menjelaskan lebih rinci mengenai skema KPBU dalam rencana pemindahan Ibu Kota.

Untuk besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pemindahan ibu kota, Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, dari studi awal yang telah dilakukan, diperkirakan pemerintah butuh dana sekitar Rp 100 triliun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke lokasi baru.

"Dari studi awal, diperkirakan angkanya sekitar Rp 100 triliun. Secara teknis untung atau tidak kalau kita bikin Ibu Kota baru? Lebih untung mana kalau ibu kotanya tetap di Jakarta dan Jakarta-nya dibenahi, daripada memindahkan Ibu Kota dan membangun kota baru tetapi Jakarta-nya tetap harus dibenahi," ujar Nirwono.

Dia menjelaskan, dana sebesar Rp 100 triliun tersebut, setidaknya akan digelontorkan untuk membangun lima hal dasar untuk menjadikan sebuah wilayah sebagai ibu kota negara.

Pertama, membangun sarana dan prasarana pemerintah. Kedua, membangun tempat tinggal bagi pegawai pemerintah dan masyarakat umum. Ketiga, membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana transportasi lain. Keempat, membangun jaringan utilitas pendukung kota, seperti air bersih, pengolahan sampah‎, jaringan gas, listrik, dan sebagainya.

"Kelima, ketersediaan ruang terbuka hijau kota. Jadi semua bisa terpenuhi. Tapi ini baru bicara soal infrastruktur sebuah kota, persoalan berikutnya, yaitu bagaimana menghidupkan kotanya," jelas Nirwono.

 

4 dari 5 halaman

Selanjutnya

5. Kapan pindah ke Ibu Kota baru

Untuk kapan realisasi kapan pemindahan ibu kota masih belum diketahui pastinya. Bambang mempredikasi hasil kajian akan selesai pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2019 hanya akan ditetapkan bahwa Palangkaraya menjadi Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota Negara ini dipastikan akan memakan waktu yang lama.

"2019 mungkin penetapannya saja. Tapi kalau ini kan enggak mungkin dalam waktu pendek membangunnya. Ini kan, membangun kota dari nol. Kami inginnya membangun dari nol bukan kota yang sudah ada," pungkasnya.

Pemerintah membutuhkan waktu 3-4 tahun untuk membangun berbagai infrastruktur dasar, termasuk gedung pemerintahan di Kalimantan sebagai Ibu Kota Indonesia yang baru.

"Mungkin butuh 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar, maupun membangun gedung-gedung pemerintahan," tutupnya.