Sukses

Pembiayaan Infrastruktur Lokal Terbatas, RI Butuh Dana Global

Pemerintah membutuhkan pembiayaan Rp 5.500 triliun dalam lima tahun, sehingga tiap tahun pembiayaan yang mesti dipenuhi Rp 1.100 triliun.

Liputan6.com, Jakarta Indonesia membutuhkan alternatif pembiayaan yang bersumber dari global untuk membangun infrastruktur. Ini karena ketersediaan pembiayaan di dalam negeri relatif terbatas.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Alosius Kiik Ro menerangkan, pemerintah membutuhkan pembiayaan Rp 5.500 triliun dalam lima tahun. Oleh karena itu, tiap tahunnya pembiayaan yang mesti dipenuhi sekitar Rp 1.100 triliun.

Sementara, pembiayaan yang biasa dihimpun sekitar Rp 900 triliun per tahun itu berasal dari pemerintah, BUMN, investasi, dan lain-lain.

"Rata-rata seperti dirilis kurang lebih Rp 200 triliun kita masih kurang, sudah mentok Rp 900 triliun," kata dia dalam acara IDR Global Bonds Workshop di Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Dia mencontohkan, ruang dana dari obligasi yang sudah cukup terbatas. Obligasi di luar surat utang negara (SUN) sekitar Rp 100 triliun. Obligasi tersebut juga telah terserap penuh ke berbagai lembaga, seperti Asosiasi Asuransi Negara (Asgara), dana pensiun, dan lainnya. Oleh karena itu, sulit untuk menyerap dana lagi.

Aloysius mengatakan, dengan kondisi ini, perlu sebuah instrumen yang bisa menyerap dana global. Salah satunya Global IDR Bonds. Global IDR Bonds merupakan efek bersifat utang dengan denominasi rupiah. Surat utang ini bisa ditawarkan baik investor global maupun domestik.

"Kalau rupiah masuk lagi maka ada yang harus keluar. Antisipasi kita alternatif, cari alternatif lain," ujar dia.

Direktur Wholesale Banking PT Bank Mandiri Tbk Royke Tumilaar mengatakan, perseroan mendukung program pemerintah. Sebab itu, perseroan menggelar IDR Global Bonds Workshop untuk memperkenalkannya.

"Bank Mandiri Group mendukung program pemerintah terkait infrastruktur, tentunya bukan sekadar kredit tapi juga membantu untuk mencari alternatif pembiayaan lain di dalam menutup gap financing untuk infrastruktur," ujar dia.

Menurutnya, obligasi merupakan instrumen cocok infrastruktur karena bersifat jangka panjang."Kita lihat pas untuk mendapat sumber dana panjang maupun atau alternatif financing lainnya," tandas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.