Menteri PUPR: Pemindahan Ibu Kota Tak Mungkin Berlangsung di 2018

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. (Liputan6.com/Yanuar H)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pemindahan ibu kota negara belum akan berlangsung pada 2018. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum ibu kota benar-benar berpindah dari Jakarta ke lokasi lain.

"Enggak, enggak mungkin (dipindahkan pada 2018)," ujar dia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

‎
Basuki mengungkapkan, kemungkinan yang berlangsung pada 2018 baru terkait proses desain pemindahan. Namun, itu pun harus melalui proses persetujuan dan diperinci secara detail soal pelaksanaan pemindahannya.

"Mungkin 2018 baru desainnya. Ini, makanya ini, sisanya di Bappenas ini. Kalau yes, berarti nanti akan ada disampaikan ke Pak Presiden. Kalau yes, 2018 baru mulai ada kegiatan menuju ke arah detailnya. Apakah menuju planning-nya, baru detail desainnya," kata dia.

Selain itu, lanjut Basuki, pihaknya juga belum memikirkan soal desain infrastruktur yang akan dibangun di lokasi ibu kota yang baru. Sebab, belum ada lokasi yang pasti sebagai pengganti Jakarta.

"Belum ada. Kan ini baru awang-awang kan. Kalau lokasinya kan belum pasti. Jadi belum bisa," tandas dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Sinyalnya Presiden Jokowi mendukung rencana tersebut, tetapi harus dengan kajian yang matang.

"Arahannya dilakukan kajian yang mendalam, dan kota yang dipilih nanti mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia," kata Bambang, hari ini.

Menurut Bambang, saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang mengkaji secara serius kota yang tepat sebagai lokasi pusat pemerintahan, termasuk kebutuhan pendanaan dan skema pembiayaannya. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.