Sukses

KEIN: Pangkas Anggaran Lebih Baik Ketimbang Pemerintah Berutang

Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai langkah pemerintah yang memangkas anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 sudah tepat. Pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk mengendalikan defisit anggaran yang terjadi pada ‎tahun ini.

Ketua KEIN Soetrisno Bachir mengatakan, dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih akan melambat pada tahun ini, maka pemotongan anggaran ini harus dilakukan pemerintah. Cara tersebut dinilai jauh lebih baik dibandingkan pemerintah harus berutang kembali untuk memenuhi belanja program.


‎"Pemotongan anggaran itu kan sebenarnya sudah dilakukan semua. Bahkan nanti dilakukan pemotongan anggaran lagi juga tidak apa-apa. Karena ekonomi sekarang lagi melambat, maka program-program yang dibikin itu harus prioritas. Sehingga dari pada kita utang-utang lagi, mendingan mana yang bisa dihemat," ujar dia usai menghadiri acara Buka Puasa Bersama di Kediaman Menteri Perindustrian, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Saat ini, lanjut Soetrisno, melalui RAPBNP 2016 yang tengah dibahas di DPR, pemerintah sedang mencari pos-pos mana yang akan terkena pemotongan anggaran. Namun dia berharap pemotongan anggaran tersebut tidak mengganggu pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah.

"Mungkin selama tidak dilakukan penghematan semacam itu. Nah ini pemerintah sedang melakukan penghematan. Meneliti satu per satu pengeluaran kita. Ternyata m‎asih banyak yang bisa dihemat," kata dia.

Sementara terkait dengan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), Soetrisno mengaku saat ini KEIN masih mengkaji hal tersebut. Hasil kajian tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak disahkan.

‎"Diharapkan seperti itu (menekan defisit anggaran), nanti kita lihat. Kita akan diskusi soal tax amnesty, kita lihat yang lebih realistis. Nanti kita sampaikan pada Presiden. RUU-nya kan masih dibahas di DPR," tandas dia.(Dny/Nrm)

Loading