Menteri Susi Masih Kecewa Putusan Pengadilan Negeri Ambon

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti menyatakan masih geram dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon terhadap kapal MV Haifa. Lantaran, putusan tersebut dinilai tidak sebanding dengan kerugian yang diterima oleh Indonesia.

"Pengadilan lain-lain 40 kapal bisa disita negara, di pengadilan kita malah kalah melenggang dengan Rp 100 juta-Rp 200 juta. Sama saja mengundang orang suruh jadi pencuri ikan," kata dia, di Jakarta, Senin (22/6/2015).

Susi mengaku kecewa, lantaran kapal tersebut kini sudah kembali ke China. Dia menuturkan, Pengadilan Negeri Ambon seharusnya menciptakan kedaulatan di Indonesia. Kekecewaan Susi bertambah ketika mengetahui kalau Pengadilan Ambon diresmikan dirinya.

"Sudah sampai Tiongkok, yang sedih pengadilan Ambon yang resmikan saya. Yang saya ingin betapa keadilan akan dibela di sana. Kedaulatan dijaga di sana," ujar Susi.

Menurut Susi, pengadilan tersebut harusnya menindak tegas. Kapal asing tidak hanya mencuri ikan, melainkan juga menggunakan bahan bakar dari Indonesia.

"Jangan lupa kapal dari BBM  memang dari negeri mereka? Ini sangat luar biasa. Bapak Menteri ESDM bilang 36 persen impor solar turun, itu sudah berapa turun, meski saya tidak tahu dari ilegal fishing," ujar Susi.

Pada kesempatan terpisah,  Ketua Satuan Tugas Anti Illegal Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Mas Achmad Santosa menemukan enam pelanggaran pada kapal MV Haifa antara lain terkait dengan penangkapan yang dilakukan terhadap hiu martil.

"Penyidikan Hai Fa masih belum berhenti. Sekarang sedang berlangsung dan ada enam dugaan pelanggaran baru," ujar Mas Achmad.

Achmad mengungkapkan, enam pelanggaran baru tersebut antara lain menangkap dan mengangkut hiu martil, mengepak dan memperdagangkan hiu martil, tidak ada pelaporan untuk mengedarkan hiu martil, mematikan automatic identification system (AIS), mengeluarkan ikan tanpa sertifikat ikan dan berlayar ke China tanpa surat persetujuan berlayar.

Untuk mengembangkan penyidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan kapal ini, KKP juga bekerjasama dengan International Criminal Police Organization (Interpol).

"Kami kerja sama dengan Interpol dan dalam waktu dekat segera akan berkoordinasi dengan MCB sebagai vocal point dari Interpol di Indonesia," kata Achmad. (Amd/Ahm)