Didesak Naikkan Harga BBM, Ini Jawaban SBY

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku harus berhati-hati dan tidak gegabah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

SBY mencontohkan, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM pada tahun lalu, menyebabkan kemiskinan meningkat memang karena struktur perekonomian dan kebutuhan masyarakat yang tidak mampu.

“Kebutuhannya semuanya untuk beras, ketika ada pergerakan harga utamanya pangan dan angkutan, misalnya karena kenaikan BBM directly membuat kemiskinan kita meningkat. Untuk itu pemerintah tidak mau menaikkan harga BBM. Itu jalan terakhir manakala sudah tidak ada solusi,” jelas SBY saat memberikan pengantar pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LJP LKPP) Tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta melansir laman Setkabm Jumat (13/6/2014)$.

Dia pun meminta agar dibicarakan dengan baik-baik antara pemerintah dengan DPR, carikan solusi untuk tidak begitu saja menaikkan harga BBM. “Ingat rakyat kita terutama yang golongan paling bawah,” pesan SBY.

Presiden mengakui, subsidi yang terlalu besar di negara manapun itu tidak baik. Karena itu, Indonesia harus punya Blue Print atau Road Map agar subsidi itu tepat sasaran dan jumlahnya pas.

“Subsidi yang tepat sasaran untuk negara yang sedang memerlukan itu tidak salah, kita tidak akan masuk ekonomi neo liberalism. Kita tidak akan masuk ekonomi kapitalis yang fundamental yang seolah-olah mentabukan hal-hal semacam itu,” tegas SBY.

Menurut Presiden, untuk saudara-saudara kita yang memerlukan tidak keliru memberi subsidi. Yang salah adalah jika subsidi salah sasaran, orang yang kaya dikasih subsidi, tidak adil.

Dalam konteks itu, SBY mengingatkan, Indonesia harus memilkirkan ke depan ini cara subsidi yang pas, subsidi yang tepat sasaran kemudian yang tidak membebani APBN kita.

“Mari kita berpikir besar konseptual bukan kontekstual, dikit-dikit menaikkan BBM, tetapi disatu sisi kita harus berpikir bagaimana sebaiknya politik anggaran itu seperti apa, harus cermat, harus prudent, tapi juga harus realistis,” pungkas Presiden SBY.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY juga menyinggung mengenai dilakukannya pembahasan APBN Perubahan (APBN-P) antara DPR-RI dengan pemerintah. Presiden menegaskan, pembahasan ini dilakukan karena memang ada keperluan untuk itu.

“Kalau asumsinya tidak berubah mengapa harus kita lakukan APBN-P. Karena ada perubahan asumsi tolong dibicarakan dengan baik, tentu kita cari solusi terbaik tentunya untuk rakyat bukan pemerintah dan DPR yang lebih berkepentingan tetapi rakyat kita yang bisa mendapatkan manfaat dari setiap kebijakan yang kita pilih,” ujar SBY.

Ia menyebutkan, hampir di semua negara apabila ada persoalan dengan APBN-nya itu, solusinya kalau misalnya defisitnya itu menabrak kepada angka yang telah ditetapkan, ada yang diatur undang-undang dan ada yang tidak hanya dua solusinya kalau masih bisa ditingkatkan penerimaan.

Kalau itupun belum bisa menutup defisit yang ada, lanjut Presiden SBY, maka pengeluaran yang dikurangkan, efesiensi. Bahkan di Eropa, sebut SBY, sadis sekali pengurangannya drastis sekali.

“Nah, di kita dibicarakan antara Pemerintah dan DPR berapa yang masih kita gali penerimaan itu, dan berapa banyak pengurangan yang bisa kita kurangi,” papar SBY sembari mengaku adanya  suara-suara yang menekannya untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). (Nrm)