Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan tengah mencari cara agar dana bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, seperti judi online (judol).
Luhut menyadari adanya sejumlah pekerjaan rumah (PR) dalam skema penyaluran bansos secara digital langsung ke rekening penerima. Oleh karena itu, pihaknya tengah mengkaji pembatasan penggunaan dana agar tetap sasaran.
Advertisement
“Tentu masih banyak PR-nya. Bagaimana cara memberikan—tadi sudah diberikan kepada account-nya (rekening bank), tapi jangan sampai disalahgunakan uang itu,” ujar Luhut di Kantor Dewan Energi Nasional (DEN), Jakarta, Kamis (10/9/2026).
“Kami masih memikirkan apakah nanti diberikan dalam bentuk kupon sehingga tidak bisa untuk judi online. Jadi hanya bisa dipakai untuk bayar listrik, beli beras, bayar bensin, dan kebutuhan pokok lainnya,” imbuhnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini menilai digitalisasi bansos langsung ke rekening penerima dapat menekan celah korupsi. Namun, ia tetap mewaspadai potensi penyalahgunaan dana tersebut. Salah satu opsi pencegahan yang disiapkan adalah mengutamakan penerima dari kelompok perempuan atau ibu-ibu.
“Kami waspadai jangan sampai dipakai judol. Makanya, dana tersebut nantinya akan ditargetkan kepada ibu-ibu, karena potensi mengakses judol lebih kecil,” jelasnya.
Subsidi Langsung Ditransfer ke Rekening
Luhut menambahkan, skema alokasi subsidi mendatang juga akan diberikan langsung kepada penerima melalui rekening pribadi. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi berbasis barang atau produk.
Langkah ini diambil sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran subsidi berjalan lebih tepat sasaran.
“Presiden kemarin sudah memberikan instruksi agar semua warga memiliki bank account. Sebab pada akhirnya kita tidak lagi mensubsidi produk, melainkan subsidi langsung diberikan kepada rakyat melalui bank account mereka,” papar Luhut.
Efisiensi APBN dan Kesiapan Dana
Pemerintah memproyeksikan ada sekitar 50 juta warga kurang mampu yang berada pada desil 1–5 yang akan menerima alokasi rekening tersebut. Seluruh dananya disiapkan melalui APBN. Luhut memastikan ketersediaan anggaran ini didukung oleh efisiensi hasil digitalisasi yang berpotensi menghemat hingga Rp 1.200 triliun.
“Dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp 1.200 triliun, angka itu bisa diturunkan langsung ke masyarakat. Presiden ingin asas keadilan betul-betul sampai ke bawah, sehingga pemerintah hadir di tengah masyarakat,” tuturnya.
Terkait ketersediaan rekening, Presiden Prabowo telah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat.