Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan program prioritas sektor ekonomi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari swasembada energi hingga efisiensi jumlah BUMN.
Airlangga menjelaskan, sektor hilirisasi dan penguatan rantai pasok mencakup groundbreaking 26 proyek hilirisasi, termasuk gasifikasi batu bara jadi dimethyl eter (DME), hilirisasi tembaga serta waste to energy.
Advertisement
"Beberapa capaian program prioritas yaitu swasembada energi dengan program B50 yang luar biasa. Kemudian pengelolaan PT DSI yang mengelola tiga komoditas strategis dan dinilai oleh S&P Rating ini adalah baik untuk mengurangi under-invoicing dan transfer pricing," kata Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Kemudian ada reformasi bursa saham oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan demutualisasi bursa saham. Serta rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk bursa mineral.
"Terhadap akses perdagangan, Indonesia dalam satu tahun terakhir ini sudah 25 perjanjian dagang diimplemetasikan, lima di antaranya baru dalam satu tahun terakhir," ucap dia.
"Kemudian tadi efisiensi BUMN nanti pak Rosan sampaikan 290 BUMN ditutup dari 1.074 dan maksimum di akhir tahun 300 BUMN," imbuh Airlangga.
Prabowo Soal Bursa Komoditas RI: Kalau Tak Mau Harga yang Kita Pasang, Tidak Usah Beli
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas terkait rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang akan digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global.
Dalam Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menilai Indonesia selama ini terlalu sering berada pada posisi lemah meskipun menjadi produsen utama berbagai komoditas strategis dunia.
Ia menyebut komoditas seperti nikel, timah, emas, batu bara, minyak, dan gas seharusnya memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Indonesia, termasuk dalam penentuan harga.
“Kalau mereka tidak mau harga yang kita pasang, tidak usah beli!” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR dan MPR RI.
Prabowo bahkan mengatakan lebih baik sebagian sumber daya alam tersebut tetap berada di dalam negeri daripada dijual dengan harga yang tidak menguntungkan Indonesia.
“Lebih baik komoditas itu—nikel itu, timah itu, emas itu—diam di tanah untuk anak cucu kita,” tegasnya.