Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendadak menyambangi kantor Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) di Jalan Harsono RM No 70, Ragunan, Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk membahas kerjasama dengan Lemsaneg dalam menjaga dokumen penting dan rahasia milik Pemprov DKI Jakarta.
Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi mengatakan, kedatangan mantan Walikota Solo yang karib disapa Jokowi itu merupakan tindak lanjut perjanjian kerjasama (MoU) dalam memberikan perlindungan dokumen penting dan rahasia milik Pemprov DKI.
"Saya sampaikan kepentingan lembaga sandi negara adalah membackup mengamankan semua informasi yang classified, supaya tidak bocor. Dan kepada Pak Gubernur DKI, segera kita teken MoU (Memorandum of Understanding) antara Lemsaneg dengan Pemprov DKI," ujar Djoko usai melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi, Kamis (6/2/2014).
Ia mengatakan, dalam MoU yang saat ini masih dalam proses penyusunan itu, pihaknya akan memberikan perlindungan keamanan data dan dokumen milik Pemprov DKI yang bersifat rahasia.
"Memang kita menganut keterbukaan, tapi ada hal yang perlu kita jaga, jangan kan negara, kita pribadi saja kalau punya hal khusus seperti nomor pin itu rahasia. Jadi Pemprov DKI, negara, pasti ada yang kita amankan, semua dokumen pasti ada yang diproteksi," jelasnya.
Setelah melakukan pertemuan dengan Jokowi, Lemsaneg akan merampungkan perjanjian kerja sama tersebut dalam waktu 1 minggu.
Djoko juga membantah pertemuan dengan politisi PDIP itu tidak terjadwal. "MoU dengan Pemprov DKI bukan satu hal yang mendadak, karena beliau (Jokowi) sudah janji dengan saya, dan saya sampaikan kepentingannya bahwa lembaga sandi negara ini adalah mem-back up mengamankan semua informasi yang classified, supaya tidak bocor ke tangan orang yang tidak punya kepentingan," kata dia.
Sementara itu, Jokowi mengatakan, perjanjian tersebut dilakukan karena Pemprov DKI saat ini telah menggunakan data dan dokumen elektronik dalam sistem anggaran, pembiayaan, pendapatan dan pemasukan daerah.
"Kita kan sekarang sudah e semuanya, e-budgeting, e-purchasing, e-katalog, dokumen-dokumen yang sudah e seperti itu kan harus diproteksi. Siapa yang bisa? Kalau di negara kita hanya 1 yang resmi, di Lemsaneg, beliau, Pak Mayjen Djoko Setiadi, yang sudah sering melakukan," jelas Jokowi.
Jokowi pun berharap, dengan dilakukannya kerja sama tersebut, data dan dokumen Pemprov DKI yang sifatnya rahasia dapat terjamin keamanannya.
"Karena info yang ada di situ kan info pemerintahan yang sangat penting, jangan sampai nanti dipegang oleh yang tidak berkepentingan, bisa dibawa ke mana-kemana," tukas dia. (Mut/Yus)
Baca juga:
Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi mengatakan, kedatangan mantan Walikota Solo yang karib disapa Jokowi itu merupakan tindak lanjut perjanjian kerjasama (MoU) dalam memberikan perlindungan dokumen penting dan rahasia milik Pemprov DKI.
"Saya sampaikan kepentingan lembaga sandi negara adalah membackup mengamankan semua informasi yang classified, supaya tidak bocor. Dan kepada Pak Gubernur DKI, segera kita teken MoU (Memorandum of Understanding) antara Lemsaneg dengan Pemprov DKI," ujar Djoko usai melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi, Kamis (6/2/2014).
Ia mengatakan, dalam MoU yang saat ini masih dalam proses penyusunan itu, pihaknya akan memberikan perlindungan keamanan data dan dokumen milik Pemprov DKI yang bersifat rahasia.
"Memang kita menganut keterbukaan, tapi ada hal yang perlu kita jaga, jangan kan negara, kita pribadi saja kalau punya hal khusus seperti nomor pin itu rahasia. Jadi Pemprov DKI, negara, pasti ada yang kita amankan, semua dokumen pasti ada yang diproteksi," jelasnya.
Setelah melakukan pertemuan dengan Jokowi, Lemsaneg akan merampungkan perjanjian kerja sama tersebut dalam waktu 1 minggu.
Djoko juga membantah pertemuan dengan politisi PDIP itu tidak terjadwal. "MoU dengan Pemprov DKI bukan satu hal yang mendadak, karena beliau (Jokowi) sudah janji dengan saya, dan saya sampaikan kepentingannya bahwa lembaga sandi negara ini adalah mem-back up mengamankan semua informasi yang classified, supaya tidak bocor ke tangan orang yang tidak punya kepentingan," kata dia.
Sementara itu, Jokowi mengatakan, perjanjian tersebut dilakukan karena Pemprov DKI saat ini telah menggunakan data dan dokumen elektronik dalam sistem anggaran, pembiayaan, pendapatan dan pemasukan daerah.
"Kita kan sekarang sudah e semuanya, e-budgeting, e-purchasing, e-katalog, dokumen-dokumen yang sudah e seperti itu kan harus diproteksi. Siapa yang bisa? Kalau di negara kita hanya 1 yang resmi, di Lemsaneg, beliau, Pak Mayjen Djoko Setiadi, yang sudah sering melakukan," jelas Jokowi.
Jokowi pun berharap, dengan dilakukannya kerja sama tersebut, data dan dokumen Pemprov DKI yang sifatnya rahasia dapat terjamin keamanannya.
"Karena info yang ada di situ kan info pemerintahan yang sangat penting, jangan sampai nanti dipegang oleh yang tidak berkepentingan, bisa dibawa ke mana-kemana," tukas dia. (Mut/Yus)
Baca juga:
